Freeport dan Rakyat Papua Di Bawah Gunung Kemakmuran

Pelaut Eropa terperangah melihat pucuk gunung bersalju di khatulistiwa. Saat mulai menjelajah, mereka menemukan emas terhampar di dasar sungai. Inilah awal Papua ditemukan dan menemukan masalah berkepanjangan.
Namun, bagi orang Papua, mereka ada di sana atas kehendak Tuhan. Para pelaut itu menemukan rahasia alam. Gunung bersalju mengingatkan mereka pada areal pertambangan di negerinya. Perut gunung bersalju itu mengandung material bernilai ekonomi tinggi. Itu gunung kemakmuran. Jika dikelola secara tepat niscaya memakmurkan siapa pun yang menguasai.
Penguasa gunung itu orang Papua. Bagi mereka, gunung itu bukan sekadar onggokan material untuk kebutuhan komersial. Mereka membangun nilai-nilai kultural, merumuskan kearifan lokal, dan merajut impian di bawah gunung kemakmuran itu. Ketika mereka memutuskan bergabung dengan NKRI, mereka berharap Pemerintah Indonesia mampu membantu mewujudkan impian mereka.
Apa yang terjadi? Alih-alih membantu mewujudkan impian. Melindungi orang dan alam Papua dari jarahan orang asing pun tidak ditunjukkan pemerintah. Orang Papua nyaris selalu didudukkan sebagai terdakwa atas segala kejadian di tanah mereka sendiri.

Penipuan publik
Tahun 1965-1969, saya hidup di Papua. Masih teringat fisik teman-teman sekolah dasar. Kurus, dekil, berpenyakit kulit, berbaju lusuh, tidak bersepatu. Saya menangis, saat 40 tahun kemudian masih menemukan sosok yang sama. Wajar jika kita bertanya, ke mana 40 tahun sejarah Papua?
Ironisnya, dalam kurun waktu itu kekayaan alam Papua dieksploitasi besar-besaran. Mayoritas hasilnya untuk membangun wilayah di luar Papua. Bandingkan kemajuan Jakarta 10 tahun terakhir dengan nasib Papua 40 tahun terakhir.
Awalnya konsesi pertambangan tembaga 20 tahun mulai tahun 1967. Konsesi itu diperbarui tahun 1991 dan diperpanjang 50 tahun hingga tahun 2041, wilayahnya pun dua kali lipat wilayah awal. Bisa dibayangkan jika alam Papua nan cantik menjadi porak poranda oleh nafsu mengeruk kekayaan alam di sana.
Faktanya, tahun 1973 tiap hari 7.257 ton tailing (limbah industri tambang) dibuang ke Sungai Ajkwa yang menjadi sumber kehidupan suku-suku di sekitar Timika. Tahun 1988 menjadi 31.000 ton tailing dan tahun 2006 melonjak menjadi 223.000 ton tailing per-hari. Kini, jangankan untuk mandi, ikan-ikan di sungai itu mati terkena tailing. Bahkan kebun sagu suku Komoro di wilayah Koperaporka mati.
Mengerikan. Melalui pipa raksasa dari Grasberg-Tembagapura, sekitar enam miliar ton pasir tembaga digerus dan disalurkan sejauh 100 kilometer ke Laut Arafuru, di mana kapal-kapal besar menunggu. Mereka tidak lagi menambang tembaga, tetapi emas. Pakar kimia UGM meneliti kandungan emas di pasir-pasir tembaga yang digerus, dan menghitung enam miliar ton pasir setidaknya menghasilkan enam ribu ton emas.
Mengapa pemerintah tidak pernah jujur menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia menambang emas? Ini penipuan publik. Penggunaan nama kota Tembagapura seolah disengaja guna menutupi aktivitas sebenarnya. Wapres Jusuf Kalla menegaskan, yang ditambang adalah emas. Di sidang kabinet terbatas (6/3/2006), Wapres minta kontribusi Freeport ke APBN naik menjadi 300 persen karena kenaikan harga emas di pasar internasional.
Anehnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan, pendapatan kontrak karya Freeport dari pajak dan non-pajak sepanjang 2005 adalah 800 juta dollar AS atau sekitar Rp 7 triliun. Mengapa tak pernah membayangkan berapa yang akan kita dapat jika dikelola sendiri?

Perisai kapitalis
Angka 800 juta dollar AS terlalu kecil buat kita. Lihat compensation (bukan gaji) tiap tahun untuk Chairman of the Board Freeport sebesar 9.509.183 dollar AS; Chief of Administrative Officer 1.756.159 dollar AS; Chief Operating Officer 815.554 dollar AS; dan President Director of Freeport Indonesia 1.641.877 dollar AS. Untuk kompensasi empat pejabat Freeport saja jumlahnya 13.722.773 dollar AS. Bandingkan dengan dana keamanan selama 1996-2004 yang hanya 20 juta dollar AS. Artinya, aparat keamanan kita hanya kecipratan 2,5 juta dollar AS setahun.
Dengan nilai serendah itu, Pemerintah Indonesia dijadikan perisai kapitalis menghadapi rakyatnya sendiri. Kata Menlu RI, berulang kali Pemerintah AS menegaskan, Papua merupakan bagian NKRI. Bagi AS akan lebih repot berurusan dengan Papua sebagai negara mandiri daripada berurusan dengan Indonesia.
Jika Papua berdiri sebagai satu negara, AS berkonflik langsung dengan bangsa Papua. Namun, jika Papua dalam NKRI, Pemerintah Indonesia yang menghadapi segala gejolak akibat pengisapan kaum kapitalis di Papua. Pemerintah AS bisa memainkan dua kartu di sini.
Tengok saja. Saat orang Papua mengais rezeki, menambang tailing di Kali Kabur Wanomen, mereka dihalau secara kasar oleh Satpam PT Freeport dan aparat keamanan Indonesia, mereka ditembak dan jatuh korban. Tidak terbayangkan, yang mereka usir adalah saudara sendiri yang mengais secuil rezeki dari limbah gunung kemakmuran milik kita. Apakah untuk mendapat emas sebesar butir pasir di limbah industri PT Freeport rakyat Indonesia harus kehilangan nyawanya?
Rasa sedih menyergap manakala disadari ada kota modern, Kuala Kencana, dekat Timika, tempat para petinggi PT Freeport bersemayam. Sementara 6-7 kilometer dari kota itu ada rumah yatim piatu Papua yang taraf kehidupannya sama seperti sebelum mereka ”ditemukan”. Dalam radius itu, bisa ditemukan saudara-saudara kita yang masih mengenakan koteka.
Pemerintah seakan bermuka dua terhadap Papua. Kita gerus gunung kemakmuran berdalih kemakmuran negara, tetapi membiarkan saudara-saudara hidup seperti di zaman batu untuk memelihara nilai budaya. Papua adalah kebanggaan NKRI. Wujudkan rasa bangga itu di dada orang Papua. Jangan mereka dipaksa mencari kebanggaannya sendiri.
***
Riswandha Imawan, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (KOMPAS 13 Maret 2006)