Nyuwun sewu...

Mohon maaf, foto di situs ini bukan benar-benar cermin seorang narcist....

Meski Banjir, Tetap Semangat Sekolah

Banjir jangan sampai menyurutkan niat mencari ilmu. Begitu yang tampak dalam foto yang menggambarkan seorang anak sekolah tetap riang meski dihadang banjir.

Sungguh sangat disesalkan jika semangat belajar yang begitu tinggi (sebagaimana dicontohkan pelajar yang tetap ceria meski dihadang banjir) masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah yang belum optimal dalam meningkatkan mutu dunia pendidikan kita..

(abah Effi-Foto: KCM)

Kasih Ibu di Kala Banjir

Banjir yang membekap Ibukota Jakarta sejak sepekan terakhir banyak menyimpan cerita. Ada yang tidak bisa masuk kerja karena rumahnya kebanjiran. Ada yang malas ke kantor karena jalan menuju tempat kerja terendam banjir. Ada pula yang tidak masuk kerja karena rumah tetangga kebanjiran. Ajaib. Banjir dijadikan alasan bagi mereka yang malas bekerja. Satu hal, di tengah beratnya desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup ternyata masih ada banyak sisi kemanusiaan tercermin dalam peristiwa banjir. Seperti ibu yang rela berbasah kuyup demi anak. Asal anak aman dari banjir ibu seperti tampak dalam foto ini rela menerjang banjir. Sunggu sebuah pemandangan yang sangat baik untuk direnungkan. Kasih ibu..
(abah Effi-Foto: KCM)

Socrates pesen jangan ngegosip...dosa!!!

In ancient Greece, Socrates was reputed to hold knowledge in high esteem. One day an acquaintance met the great philosopher and said,
"Do you know what I just heard about your friend?"
"Hold on a minute," Socrates replied. "Before telling me anything I'd like you to pass a little test. It's called the Triple Filter Test."
"Triple filter?"
"That's right," Socrates continued. "Before you talk to me about my friend, it might be a good idea to take a moment and filter what you're going to say. That's why I call it the triple filter test.
The first filter is TRUTH.
Have you made absolutely sure that what you are about to tell me is true?"
"No," the man said, "actually I just heard about it and..."
"All right," said Socrates. "So you don't really know if it's true or not.
Now let's try the second filter, the filter of GOODNESS.
Is what you are about to tell me about my friend something good?"
"No, on the contrary... "
"So," Socrates continued, "you want to tell me something bad about him, but you're not certain it's true. You may still pass the test though, because there's one filter left: the filter of USEFULNESS. Is what you want to tell me about my friend going to be useful to me?"
"No, not really."
"Well," concluded Socrates, "If what you want to tell me is neither true, good nor even useful, why tell it to me at all?"
This is why Socrates was a great philosopher & held in such high esteem.
Friends, let's use this triple filter each time we hear loose talk about anyone.

Potret (Keliru) Poligami

Penulis: Sirikit Syah, wartawan

Kesalahan perjuangan para aktivis perempuan adalah lebih menghormati PSK dan perempuan simpanan daripada mereka yang mau jadi istri kedua
***
Sahabat saya dr Nalini Agung menelepon hanya untuk menyampaikan komentar kerasnya. "Ada tiga jokes of the year tahun ini, laki-laki semua. Aa Gym, Yahya Zaini, dan Akhmad Dani," katanya dengan nada jengkel. Menurut perempuan cantik dan pintar itu, Yahya, yang tampil bisu di sisi istrinya di hadapan publik Kamis malam lalu, "Adalah laki-laki bertubuh besar, bernyali ciut. Ada persoalan dengan istri, lari ke perempuan lain. Kini ada persoalan dengan perempuan lain, berlindung kepada istrinya."
Tentang Aa Gym, Nalini tidak banyak berkomentar, selain, "Ternyata, Aa Gym manusia biasa juga." Namun, Nalini tak dapat menoleransi kepongahan suami bernama Akhmad Dani. "Suami macam itu, kalau saya jadi Maia, wis tak tinggal."
Tiga lelaki "jokes of the year", istilah bagus temuan seorang perempuan berpendidikan dan berkarir, yang juga ibu rumah tangga yang baik. Di kalangan pemerintah, Presiden SBY tak berkomentar sepatah kalimat pun mengenai kasus YZ-ME, malah mempersoalkan regulasi perkawinan poligami seolah-olah itu ancaman nasional.
Di lapangan, berbagai kelompok masyarakat, antara lain mahasiswa Universitas Muhamadiyah Jogjakarta, berdemo menentang poligami. Ibu-ibu muslimat memboikot pengajian Aa Gym. Sangat mengherankan, tak ada masyarakat yang berdemo memprotes YZ, wakil rakyat yang melakukan skandal seks.
Dunia sudah terbolak-balik. Aa Gym -yang menikah dengan uang sendiri dan mendapat rida istri- dihujani kecaman lebih keras daripada pelaku perzinahan dan perselingkuhan dengan menggunakan uang rakyat/negara.
Potret Poligami
Seperti yang dikatakan Aa Gym, poligami sudah sangat dikelirukan maknanya. Yang melakukan misleading atas makna poligami itu termasuk di antaranya pemerintah, para pemimpin negara, tokoh masyarakat, aktivis perempuan, dan media massa. Poligami telah dipotret sebagai kejahatan dan kekerasan pada perempuan dan anak-anak.
Alih-alih mendengarkan penjelasan Aa Gym dan Teh Ninih, istrinya, masyarakat lebih suka mendengarkan sumber-sumber yang tidak layak bicara. Bagaimana kita percaya pandangan Farhat Abbas tentang poligami? Dia sendiri suami yang gemar mempermainkan perempuan dan membohongi istrinya.
Juga, mengapa mendengarkan Sandy Harun yang tak setuju poligami atau berbagi suami? Look whoʼs talking. Dia adalah "the other woman", yang kemudian dinikahi. Dalam status sebagai istri Djodi, dia berhubungan dan punya anak dengan Tommy Soeharto. Dalam kata lain, Sandy adalah pelaku poliandri, sebuah tindakan melanggar hukum. Orang seperti itu akan kita dengar pendapatnya?
Kekecewaan masyarakat yang luar biasa kepada Aa Gym sebetulnya dipicu oleh pemujaan berlebihan pada sosok kiai muda itu. Ibu-ibu membanjiri pengajiannya dan rela antre berbulan-bulan hanya untuk bisa mengunjungi pesantrennya di Bandung. Aa dipandang sebagai dewa. Ketika Aa melakukan hal yang manusiawi (bersifat manusia), masyarakat terkejut dan patah hati. Kebanyakan orang kecewa karena Aa sering mendengung-dengungk an konsep keluarga sakinah. "Sakinah apaan, bohong besar," kata sementara orang.
Apakah keluarga sakinah tak dapat tercapai dengan tindakan Aa menikah lagi? Apakah keluarga sakinah tidak mungkin dialami keluarga poligami? Saya melihat keluarga poligami Aa Gym lebih sakinah daripada banyak keluarga nonpoligami.
Pembelokan (bila bukan pemelintiran) makna poligami -dari sebuah solusi menjadi tindak kejahatan- itu hanya skala kecil upaya pemerintah untuk menutupi amburadulnya pengelolaan negara belakangan ini. Ketua DPR menyalahgunakan voucher pendidikan, anggota DPR terlibat skandal seks yang videonya merebak ke seluruh msayarakat, lumpur Sidoarjo tak tertangani, angka kemiskinan meningkat, rakyat tak punya bahan bakar untuk memasak, BUMN yang terus merugi atau kalau untung dijual.
Kekeliruan masyarakat terjadi ketika mereka selalu membenarkan persepsinya sendiri. Di antaranya, dengan kalimat "Mana ada perempuan mau dimadu." Kenyataannya, banyak peremuan bersedia dimadu. Lalu, "Ya, tapi mereka pasti tertekan dan menderita." Lagi-lagi, sebuah upaya pembenaran antipoligami.
Perempuan lain boleh pura-pura atau acting. Namun, kita tak dapat menuduh Teh Ninih hipokret, bukan? Dia dengan wajah bersinar menyatakan ikhlas dan rida suaminya menikah lagi. Bahkan, mimik, gesture, dan body language Ninih dan Aa selama jumpa pers menunjukkan bahwa mereka masih saling (bahkan lebih) mencintai.
Saya percaya mereka telah mendapatkan hikmah. Masyarakat tak mau menerima kenyataan itu. Mereka menolak fakta kebenaran. Bukan Aa dan Ninih yang hipokret, melainkan kita sendiri.
Poligami bukan anjuran, apalagi kewajiban. Seperti kata Aa, "Jangan menggampangkan. " Aa tentu saja sah berpoligami karena dia bukan PNS, dia mampu, dan memiliki ilmu serta potensi untuk berbuat adil. Banyak laki-laki tak bertanggung jawab bersembunyi di balik UU Perkawinan yang melarang poligami dan meneruskan tindakan bejatnya mempermainkan perempuan tanpa status perkawinan sah.
Poligami yang baik dilakukan dengan cara kesepatakan suami istri, kompromi, atau persuasi. Setiawan Djodi berhasil mempersuasi istrinya untuk menerima kehadiran Sandy Harun. Ray Sahetapy gagal karena Dewi Yull memilih bercerai.
Sebagai perempuan muslim, kita boleh stay on atau quit dalam perkawinan poligami. Alasan quit jelas: enggan berbagi. Alasan stay on: mencintai suami dan tak ingin kehilangan atau tak berdaya secara ekonomi dan sosial.
Kesalahan perjuangan para aktivis perempuan adalah lebih menghormati PSK dan perempuan simpanan yang independen daripada mereka yang mau jadi istri kedua. Para istri pertama yang ikhlas, yang seharusnya mendapat apresiasi dari kita, malah didudukkan sebagai korban yang perlu dikasihani.
Banyak gerakan perempuan yang didukung pemerintah meneriakkan yel-yel antipoligami. Sitoresmi yang menjadi istri keempat Debby Nasution dipecat dari LSM-nya di Jogjakarta karena dianggap "tidak berdaya".
Pada intinya, UU Perkawinan yang membatasi perkawinan poligami hanya melindungi para istri pertama yang enggan berbagai hak dengan sesama perempuan (padahal diteriakkan persamaan hak dengan laki-laki). Lebih buruk lagi, UU itu melindungi laki-laki hidung belang yang tak mau bertanggung jawab. Itu sama tak bertanggung jawabnya dengan laki-laki yang berpoligami, padahal tidak mampu, tidak adil, dan tak mendapat restu istri pertama.
***
Oleh: Sirikit Syah
*) Penulis adalah ibu rumah tangga, aktif sebagai pengarang. Tulisan ini diambil dari Jawa Pos edisi Rabu, 13 Des 2006

Seribu Manfaat Air

RamuRacik – Tahukah Anda bahwa air menyimpan seribu khasiat? Mungkin Anda tak percaya. Tapi, tak ada salahnya, jika Anda tetap menggunakan air untuk kegiatan apa pun. Menyadari betapa air sangat menunjang kebugaran, kesehatan, dan kecantikan tubuh Anda, tak ada salahnya untuk tetap kita memelihara persahabatan dengan sobat lama kita ini. Selama kita masih dapat menikmati khasiatnya, mari manfaatkan sebaik-baiknya. Menurut para peneliti sebuah lembaga riset trombosis di London, Inggris, jika orang selalu mandi dengan air dingin, peredaran darahnya akan membaik sehingga tubuh terasa lebih bugar. Tak hanya itu manfaatnya. Jika Anda mandi dengan air dingin, akan meningkatkan produksi sel darah putih dalam tubuh dan kemampuan seseorang terhadap serangan virus.Bahkan, mandi dengan air dingin di waktu pagi dapat meningkatkan produksi hormon testosteron pada pria serta hormon estrogen pada wanita. Dengan demikian, kesuburan serta kegairahan seksual pun akan meningkat. Selain itu jaringan kulit membaik, kuku lebih sehat dan kuat, tak mudah retak.Air putih juga bersifat "menghanyutkan" kotoran-kotoran dalam tubuh yang keluar lewat urine. Jika Anda ingin menguruskan badan pun, minum air hangat sebelum makan (sehingga merasa agak kenyang), tentunya dapat mengurangi jumlah makanan yang masuk. Apalagi, air tidak mengandung kalori, gula, atau pun lemak. Namun, yang terbaik adalah minum air putih pada suhu sedang, tidak terlalu panas, dan tidak terlalu dingin.Air juga diyakini dapat ikut menyembuhkan penyakit jantung, rematik, kerusakan kulit, penyakit saluran napas, usus, penyakit kewanitaan, dan lain-lain. Kini bermacam pengobatan alternatif ditawarkan, dengan cara berendam di dalam air yang mengandung magnet, kadar garam tinggi, belerang, atau zat kimia lain yang bisa meningkatkan kesehatan. Cipratan air mancur pada tubuh pun akan terasa seperti pijatan, sehingga tubuh merasa lebih rileks. Para pakar pengobatan alternatif menyatakan, bersentuhan dengan air mancur, berjalan-jalan di sekitar air terjun, atau sungai dan taman dengan banyak pancuran, akan memperoleh khasiat ion-ion negatif. Ion-ion negatif yang timbul karena butiran-butiran air yang berbenturan itu, dapat meredakan rasa sakit, menetralkan racun, memerangi penyakit, dan membantu menyerap serta memanfaatkan oksigen. Khasiat air tak berhenti pada soal mandi atau berendam saja. Tidak kalah pentingnya khasiat air putih bila diminum. Selain makanan, air sangat diperlukan oleh tubuh kita. Seseorang yang kekurangan makan masih dapat bertahan sampai beberapa hari. Tapi, kekurangan air akan berakibat fatal. Karena, air merupakan bagian terbesar dari komposisi tubuh manusia.Dr. James M. Rippe, kardiolog dari AS menyarankan untuk minum paling sedikit 1 liter lebih banyak, dari yang dibutuhkan rasa haus kita. Pasalnya, kehilangan 4% cairan saja, mengakibatkan penurunan kinerja sebanyak 22%! Bisa dimengerti bila kehilangan 7%, kita akan mulai merasa lemah dan lesu.Semakin banyak kita melakukan aktivitas, air akan lebih banyak terkuras dari tubuh. Apalagi, orang yang tinggal di negara tropis yang banyak mengeluarkan energi. Sebab itu, para pakar kesehatan mengingatkan, jangan hanya minum bila terasa haus. Kebiasaan banyak minum, apakah sedang haus atau tidak, merupakan kebiasaan sehat! [NAR]

Kocaknya Bangsa Kita

SIAPA bilang bangsa kita tidak kocak. Dominasi program lawak di televisi menunjukkan, bangsa kita gemar membanyol. Ketika dunia berlomba mengejar inventor hi-tech yang naik pesat, tingkat partisipasi korupsi kita-menurut koran-sudah sampai kelurahan. Kata seorang profesor, "Wong bisa dan kesempatannya cuma itu!"
Tetangga sebelah bilang, ihwal perkara miring, kita memang nomor satu. Sekian puluh tahun kita rajin memelihara wabah demam berdarah, misalnya. Kocaknya, keluarga korban demam berdarah yang tak tertolong masih ada yang tidak gusar. Padahal, rakyat Belanda yang knalpot mobilnya rusak gara-gara pemerintah membiarkan jalan jeglok saja mencak- mencak menuntut ganti rugi.
Pernah juga mendengar kisah seorang sopir taksi asal Sumatera Utara yang bergurau kepada penumpangnya berceloteh, "Kayak di Bosnia saza," ketika melintasi jalan raya berlubang di Ibu Kota, yang pajak mobilnya tertinggi di Indonesia, tetapi aspalnya sudah bagai kubangan kerbau.
Mungkin di situ enaknya (maaf) menggembala rakyat Indonesia. Selain rasa humornya tinggi, mereka susah marah, pandai tersenyum, mudah trenyuh, dan gampang menangis. Jika ada satu-dua rakyat yang terbilang vokal, tentu bukan mewarisi genetika politik bangsa kita yang cenderung memilih suka nrimo.
Namun satu hal harus diakui, bangsa kita mudah curiga, bersyak-wasangka, dan lekas tersinggung. Kata seorang sosiolog, boleh jadi karena wujud kekocakan karakter biar miskin asal sombong. Kocaknya, benci kepada orangnya, tetapi mau menerima sumbangannya.
Pernah pula menyaksikan sekian banyak penumpang bus luar kota yang sudi duduk di lantai bus padahal membayar ongkos penuh. Atau mereka tak marah diturunkan seenaknya di tengah jalan sebelum tiba ke tujuan dan mereka masih tertawa. Kita mafhum, boleh jadi karena sejak bayi bangsa kita selain rajin diajak tersenyum, juga belajar pandai tertawa.
MELIHAT gejala seperti itu seorang psikolog bilang, mungkin itu sebabnya mengapa bangsa kita tergolong tahan banting. Dari muda mereka terbiasa hidup berdampingan secara damai dengan tekanan, krisis, konflik, dan frustrasi. Daya tahan stresnya menjadi kokoh. Oleh karena itu, boleh jadi dalam menghadapi tiap kematian sia-sia, atau mati konyol anggota keluarga sekalipun, mereka terlihat masih tegar tanpa gusar.
Sejelek-jelek layanan publik yang pernah dialami, masih ada pihak yang mereka sanjung. Penderitaan dan kesusahan jelas-jelas mereka alami karena human error, masih disangka God’s decision.
Tengok mereka yang bergelantungan di bus kota tiap hari, tanpa berpendingin merayap di jalan macet, dan macetnya akibat buatan manusia dan ulah penguasa. Atau, beratnya menempuh buruknya jalan desa, tetapi mereka tabah menerima. Padahal, setelah lebih dari setengah abad merdeka, sudah selayaknya semua kesusahan itu tak mereka alami. Namun kocaknya, bagi mereka, semua itu bukan masalah. Tampaknya, dalam urusan badan, mereka boleh lelah dan letih, juga boleh nyeri, asal hati tetap ayem mereka tak mudah menjadi berang.
Asalkan tidak sengaja menusuk hati, bangsa kita enak diajak bergaul. Turis asing senang datang ke negeri kita bisa jadi salah satunya karena dalam serba kekurangan bangsa kita masih bertegur sapa dan tulus tersenyum. Sutradara film mungkin melihatnya sebagai sebuah puisi. Masih ada senyuman tulus di balik kegetiran hidup. Bagi setiap filsuf, potret itu juga sebuah kekocakan hidup.
DI negeri orang lain, warga terantuk batu saja sudah berteriak keras. Kocaknya bangsa kita, meski sudah lama terinjak, mungkin diinjak, masih saja mesem yang tidak dibuat-buat ala Mr Bean. Mesemnya menggendong ketegaran hidup. Jika sampai marah, mereka menyampaikan dengan santun.
Bangsa lain mungkin sudah menjerit, bangsa kita menahan rasa perih pedih kehidupan tanpa mengaduh. Perhatian kecil dari penguasa membuat rakyat sumringah-nya luar biasa. Apalagi jika sampai bisa membuat mereka kecukupan makan tiap hari. Kocaknya pula, bangsa kita masih sering takut kepada polisi kendati tidak bersalah. Masih tetap menaruh hormat kepada pamong, kendati proyek jalan desa dikorupsi dan sawah dibiarkan puso.
Kita ingin menyitir gejala orang-orang di negara sosialis, yang saking beratnya hidup, tanpa boleh berontak dan mengaduh sehingga yang muncul ungkapan satir dan gereget humor sebagai katarsis. Dari situ ada tangkai-tangkai humanisme yang mungkin terpetik. Kalau di sana, misalnya, tumbuh fenomena sosial "Mati Ketawa Cara Rusia", rasanya bukannya dibuat-buat bila di sini ada pula spesies hidup berbangsa dengan kekocakan karakter "Mati Ketawa Cara Indonesia".

Handrawan Nadesul Dokter, Penulis Puisi (KCM 5 Maret 2005)

Orang Miskin Bertambah Banyak

Pada setiap momen kenaikan harga BBM, para ahliekonomi makro cenderung meramalkan angka yangindah-indah. Misalnya kenaikan harga BBM akan mengurangi jumlah kemiskinan, akan meningkatkanlowongan kerja, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,dan sebagainya.Namun mereka melupakan proses pemiskinan massal yangterjadi akibat naiknya biaya hidup hingga mencapai67%.Para ekonom (terutama kaum neoliberalis) hanyamemperkirakan harga barang akan naik antara 0,3-0,5%untuk setiap kenaikan BBM sebesar 10%. Jadi kenaikanBBM sekitar 125% akan menaikan harga barang 12,5%saja.Padahal realitanya kenaikan harga minyak tanah dari Rp900/liter jadi Rp 3.000/liter (di pasar) naik 233%.Pertamina angkat tangan soal ini.Telur dari Rp 7.500/kg jadi Rp 11.000/kg naik sebesar47%. Bis kota naik dari Rp 1.200 menjadi Rp 2.000,naik sebesar 67%.Harap diingat, transportasi dan makanan adalahkomponen terbesar dari biaya hidup. Sebagai contoh,jika satu keluarga dengan 2 anak sebelumnyamenghabiskan biaya transportasi Rp 12.000/hari danbiaya makanan Rp 15.000/hari, dalam satu bulan merekamenghabiskan Rp 264.000 untuk transport dan Rp 330.000untuk makan. Begitu terjadi kenaikan harga BBM,pengeluaran mereka bertambah menjadi Rp 428.000 untuktransport dan Rp 425.000 untuk makan. Naik Rp 259.000rupiah hanya dari 2 komponen saja. Belum dari Listrik,PAM, minyak tanah/gas, biaya sekolah, dsb.Oleh karena itu, angka inflasi 12% menurut saya amatdikecilkan karena angka kenaikan untuk 2 komponen sajasekitar 43%. Paling tidak angka inflasi yang real bisamencapai 35%.Sementara gaji orang-orang tersebut sulit bertambahkarena perusahaan juga sudah menanggung beban biayaoperasi yang bertambah. Sekali lagi ini adalah prosespemiskinan massal.Memang pemerintah akan mendapat pertambahan pendapatanpaling tidak sebesar 86% dari kenaikan harga BBMsebesar 125%. Pemerintah mendapat tambahan danasekitar Rp 126 trilyun dari selisih harga (Rp4.500-2.400/liter) di sisi lain rakyat harusmenanggung beban akibat kenaikan harga sebesar sekitarRp 180 trilyun/tahun dengan asumsi tiap 60 jutakeluarga menanggung tambahan biaya Rp 250 ribu/bulanakibat kenaikan harga BBM.Di satu sisi pemerintah naik penerimaanya (sebesar Rp126 trilyun) - ini yang dihitung para ahli ekonomimakro. Di sisi lain rakyat bertambah melarat karenaharus mengeluarkan tambahan dana Rp 180 trilyun - inikelihatannya tidak dihitung oleh para ekonomneoliberal tersebut.Para investor baru, khususnya perusahaan minyakseperti Shell, Chevron, Exxon, mungkin akan masukberinvestasi untuk membangun SPBU sendiri akibat hargaBBM naik di sini. Jumlah investasi mereka niscayadicatat oleh para ekonom tersebut. Ini adalah satu"pertumbuhan ekonomi."Namun angka investasi yang hilang akibat hengkangnyaperusahaan-perusahaan asing atau pun tutupnyapabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan karenakenaikan biaya niscaya akan luput dari perhatianmereka.Di berbagai media massa diberitakan Menaker FahmiIdris memprediksi akan terjadi PHK terhadap 1 jutakaryawan akibat kenaikan harga BBM (padahal sebelumnyadia memprediksi lowongan kerja bertambah). Berarti 1juta karyawan berikut 3 juta anggota keluarganyakehilangan nafkah sebesar Rp 8,4 trilyun.Oleh karena itu, angka kemajuan ekonomi sebesar 6%yang diutarakan ekonom seperti Chatib Basri ituseperti fatamorgana bagi rakyat kecil. Angka itu hanyamanis bagi pemerintah dan perusahaan-perusahaanminyak, tapi pahit bagi mayoritas rakyat Indonesia danperusahaan-perusahaan menengah bawah.Bangkrutnya ribuan perusahaan kecil, misalnya tekstilyang mempekerjakan ratusan ribu buruh meskitergantikan oleh puluan perusahaan besar denganpuluhan ribu buruh dengan omset yang lebih besar meskisecara angka hebat, namun tidak bagi peluang mencarinafkah bagi rakyat Indonesia.Besarnya angka Gross Domestic Product Indonesia takdiiringi dengan pemerataan pendapatan. 200 keluargaIndonesia menguasai 80% uang yang ada di Indonesia.Kita tahu bagaimana sebagian saham keluarga HMSampoerna dibeli sebesar Rp 60 trilyun oleh PhillipMorris.Tahun 2003 GNP per capita di Indonesia diperkirakanmencapai US$ 741/tahun(http://www.studentsoftheworld.info/country_information.php?Pays=IDN).Atau tiap orang dapat Rp 617.600/bulan atau 1 keluargadengan 2 anak dapat Rp 2,47 juta per bulan.Kenyataannya tidak demikian.Karena tidak ada pemerataan seperti di atas (200keluarga menguasai 80% ekonomi di Indonesia),mayoritas rakyat Indonesia hanya berpenghasilansekitar US$ 148/tahun atau Rp 494 ribu/bulan perkeluarga.Detail-detail ekonomi seperti ini seperti berapapersen orang menguasai berapa persen uang ataudistribusi ekonomi inilah yang perlu diperhatikan agarkesejahteraan rakyat secara keseluruhan bisameningkat.Ekonomi Makro tanpa detail seperti itu akan menjadipenderitaan bagi mayoritas rakyat Indonesia

Jakarta 2014 Lumpuh Total

JAKARTA tahun 2014 akan mengalami kelumpuhan total! Ramalan ini bukan untuk mencari sensasi atau gosip baru sekadar untuk membuat cemas masyarakat. Bahkan, Gubernur Sutiyoso sudah sering mengumandangkan ramalan ini. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian dari Sistem Perencanaan Transportasi Makro di Jakarta, proyeksi kondisi kelumpuhan total tahun 2014 akan terjadi jika penggunaan kendaraan pribadi, khususnya roda empat, tidak berkurang.
Apakah prakiraan ini akan terjadi, atau sekadar hasil hitung-hitungan statistik para pakar transportasi yang semakin cemas melihat permasalahan lalu lintas di Jakarta yang setiap hari bukan semakin bertambah baik atau berkurang kemacetannya.
Kelumpuhan total ini tetap merupakan suatu ancaman terhadap perkembangan Jakarta di masa depan. Tahun 2014 tinggal sepuluh tahun lagi, jika pemerintah kota dan masyarakat gagal untuk menyusun suatu langkah strategi pemecahan masalahnya, maka prakiraan kelumpuhan ini akan benar-benar terjadi. Pada tahun 2004 jumlah kendaraan bermotor sudah mencapai 4,5 juta unit, dengan jumlah roda empat sebanyak 2,1 juta unit.
Dengan rata-rata peningkatan jumlah kendaraan sebelas persen setahun yang berbanding jauh dengan penambahan panjang jalan yang hanya satu persen, maka tanda-tanda menuju kelumpuhan sudah terlihat. Data dari penelitian Departemen Perhubungan pada tahun 2000 pada 34 titik pengamatan di Jakarta, menunjukkan 32 titik atau 94 persen ruas jalan arteri telah mendapat beban yang melebihi kapasitasnya. Jika kita mengamati kondisi perjalanan sehari-hari secara goyon lalu lintas di Jakarta saat ini sudah sering mengalami "pamer" alias padat merayap, atau yang lebih parah lagi adalah "pamer diranjang" alias padat merayap dalam antrean panjang.
Kelumpuhan ini selain disebabkan daya tarik Jakarta yang tidak habis-habisnya, juga disebabkan beberapa faktor pendorong yang cenderung menjadi penyebab kemungkinan peningkatan kepadatan lalu lintas di dalam kawasan perkotaan di masa depan. Salah satu sebab adalah terjadinya kecenderungan kelompok muda menengah atas yang melakukan perubahan dalam memilih tempat tinggal.
Saat ini akibat faktor kemacetan, banyak kalangan muda atas yang memilih apartemen di pusat kota sebagai pilihan tempat tinggal. Layanan angkutan publik yang tidak aman dan nyaman, serta kondisi pedestrian yang tidak tertata, akan menjadikan kendaraan pribadi sebagai pilihan mereka dalam melakukan aktivitasnya.
Sementara itu kelompok menengah bawah yang tidak mampu untuk tinggal di pusat kota karena mahalnya harga tanah di Jakarta, akan memaksa dirinya membeli kendaraan pribadi, baik roda empat atau roda dua sebagai alat mobilitasnya. Hal ini dilakukan akibat minimnya layanan angkutan umum yang layak ke kawasan permukiman di pinggiran Jakarta.
Semua serba dilematis, tanpa adanya pembatasan yang ketat, dan koordinasi dalam perencanaan dan pengembangan sistem transportasi, maka bersiaplah warga Jakarta dari sekarang untuk menghadapi tanda-tanda kelumpuhan tersebut.
WARGA Jakarta sebaiknya sudah mulai belajar dari Kota Bandung, sebagai kota terdekat yang sudah mulai lumpuh lalu lintasnya. Apa yang dihadapi warga Bandung saat ini bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk menjadi bahan perenungan. Kota Bandung yang semakin padat dan terbatas jaringan jalannya, saat ini semakin bertambah parah akibat terjadinya perubahan kawasan permukiman menjadi kawasan perdagangan. Situasi Jakarta sudah tidak jauh berbeda, kondisi saat ini sudah mendekati situasi yang mengkhawatirkan.
Pertumbuhan wilayah permukiman baru yang pesat di sekitar Jakarta (Cibubur, Bekasi dan Tangerang) tanpa didukung pelayanan angkutan massal telah membawa dampak kemacetan yang parah di ruas jalan tol dan pintu-pintu keluarnya. Data Jasa Marga, mencatat 1,1 juta unit kendaraan pribadi masuk dari arah selatan ( Cimanggis, Cibubur), sementara 2,3 juta unit kendaraan menumpuk dari arah barat melalui Kebun Jeruk. Sementara itu dari arah timur melalui pintu Bekasi, sebanyak 1 juta unit kendaraan.
Waktu tempuh perjalanan semakin panjang, waktu untuk keluarga sudah hilang, polusi bertambah dan semakin melelahkan. Sementara keberadaan sekitar 23 flyover dan 8 under pass di berbagai titik rawan, tidak mampu memecahkan kemacetan.
Jika Jakarta benar-benar menjadi lumpuh pada tahun 2014 , maka kota ini telah gagal untuk secara sungguh-sungguh membangun sistem perencanaan transportasinya. Bandingkanlah dengan Bangkok yang bertekad pada tahun 2016 akan menawarkan dirinya untuk menjadi kota penyelenggara Olimpiade Dunia.
Walaupun ada kritik terhadap kondisi lalu lintasnya, para pengelola kotanya tetap optimistis kemacetan lalu lintas di Bangkok akan dapat diatasi. Apakah Jakarta mampu mengatasi masalah kemacetan lalu lintasnya, sebaiknya ini menjadi bahan renungan sebelum kelumpuhan itu benar-benar terjadi di hadapan kita.
Yayat Supriatna Planolog (KCM 18 Oktober 2004)

Membasuh Luka Papua di Layar Kaca

Sebagai peneliti ilmu komunikasi, saya selalu bertanya-tanya: perbedaan apa yang akan terjadi jika stasiun-stasiun televisi kita tidak menyiarkan adegan kekerasan di Abepura (16/3) sepanjang atau sedetail yang kita saksikan?
Tentu, pemilik stasiun, pemimpin redaksi, bahkan jurnalis TV di lapangan bisa mengatakan: ”Ini demi kepentingan publik! Para pemirsa berhak mengetahui apa yang terjadi di Abepura secepat dan selengkap mungkin; kapan perlu siaran langsung.” Siapa yang tercepat atau terlengkap biasanya menambahkan kata-kata ”siaran eksklusif”!
Segera terdapat tiga pertanyaan yang menohok saya amat dalam ketika menyaksikan rata-rata berita televisi tersebut. Pertama, apakah menyajikan hanya sampai adegan lempar-lemparan dan kejar-kejaran antara polisi dan pengunjuk rasa tidak cukup untuk menyampaikan berita bahwa telah terjadi kekerasan yang luar biasa di situ? Jika tidak cukup (artinya dengan sajian sampai adegan kejar-kejaran saja, pemirsa dipandang tidak mengerti bahwa telah terjadi kekerasan, atau berarti pemirsa dianggap luar biasa bodoh), barulah perlu ditayangkan adegan selanjutnya di mana terlihat polisi yang telah terjungkal dihajar dengan ... (saya tidak ingin mengulangnya di sini, walaupun sudah di-blur, adegan-adegan itu masih amat sadis bagi saya).
Manfaat atau mudarat?
Kedua, manfaat apa yang bisa dipetik dari penayangan adegan kekerasan di Abepura sepanjang dan sedetail itu? Dalam diskusi dengan wartawan di Taman Ismail Marzuki, sehari setelah kejadian, saya bertanya dan sekaligus menantang: ”Tolong tunjukkan jika ada satu pihak saja (pun) yang dapat memetik keuntungan dari cara penayangan seperti itu?” Tidak ada satu rekan wartawan pun yang dapat memberi indikasi manfaatnya.
Jelas, penayangan sepanjang dan sedetail itu cuma membawa mudarat! Orang luar Papua, sebagaimana yang saya dengar bahkan sampai ke mahasiswa level master (S2), mulai ada yang membangun stereotip bahwa saudara-saudara kita di sana sangat sadis serta berbagai istilah lain yang lebih keras, misal dikaitkan dengan tingkat pendidikan dan lain-lain. Jangan tanyakan kepada sesama anggota korps polisi atau militer yang jadi korban! Niat membalas adalah naluri alamiah bagi siapa pun di antara mereka yang menyaksikan tayangan semacam itu.
Bagaimana sikap di antara para pengunjuk rasa? Mungkin ada yang menyesal, tetapi mari kita pelajari apa yang terjadi pada peristiwa penyerbuan sekelompok militan Chechnya ke gedung teater, Oktober 2002. Seratus empat puluh orang (termasuk dari kelompok penyandera) tewas dan empat ratus cedera. Tahukah Anda apa komentar para remaja kedua pihak yang diwawancarai ketika hadir di acara pemakaman korban? Remaja dari pihak korban penonton teater menyatakan: ”Jika sudah besar, saya akan masuk tentara Rusia dan akan menghajar para separatis Chechnya itu!” Ungkapan ini pun sudah diedit di sana-sini oleh stasiun TV. Remaja di kalangan penyandera ternyata juga mengatakan: ”Saya tidak sabar menunggu kapan waktunya saya bisa bergabung dengan kolega saya para pahlawan ini dan menjalankan aksi serupa!”
Saya tidak bermaksud menyamakan peristiwa di Abepura dan di Chechnya itu. Tetapi saya ingin menampakkan bahwa akibat pemberitaan televisi bisa seperti itu, pada kedua atau semua pihak! Padahal, sejauh yang berhasil saya amati, stasiun-stasiun TV tidak berhasil mengambil adegan penyiksaan yang detail pada kasus teater Chechnya 2002 dibandingkan dengan kasus Abepura.
”Freedom for”
Pertanyaan ketiga menjadi: apa yang mesti dipertimbangkan televisi-televisi kita ketika terjadi peristiwa seperti itu? Saya beruntung mendapatkan salah satu alternatif jawabannya dari diskusi panel di Budapest, 9 Maret lalu, bertajuk: Who Cares about Television? George Gerbner and the Enduring Legacy of 20th Century Communication Research. Mendiang George Gerbner (25 tahun menjadi Dekan Annenberg School of Communication, Universitas Pennsylvania) merupakan salah satu figur utama dalam menyorot lingkungan budaya, peran media sebagai penyampai cerita, serta apa yang dia gambarkan sebagai happy violence, khususnya di televisi.
Salah satu peserta diskusi, Marsha Siefert (menulis buku Ferment in the Field, bersama Gerbner), dengan baik menggambarkan betapa televisi jika tidak dianalisis dengan saksama dapat menumbuhkan benih atau ragi kekerasan yang tidak lagi memikirkan konteks komprehensif dari sebuah peristiwa.
Jurnalis TV sering lupa bahwa masyarakat tidak mengikuti seluruh seri peristiwa Papua secara komprehensif (seperti jurnalis). Ketika kekerasan pecah, pemirsa mungkin kehilangan konteks frustrasinya warga Papua selama ini karena ketertinggalan mereka dan betapa suara mereka seperti tak pernah didengar secara layak. Pemirsa juga barangkali tak sempat memikirkan betapa para polisi kita bisa saja tidak dilengkapi dengan strategi yang tepat (serta juga peralatan) menghadapi aksi massa dengan tingkat konflik psikologis yang makin tinggi agar tak jatuh korban di kedua pihak secara sia-sia. Pemirsa mungkin hanya terhenti melihat kekerasan yang amat dahsyat dan mulai membangun stereotip berikut kebencian-kebencian.
Sebagai kesimpulan, saya langsung teringat pada apa yang sering disuarakan wartawan senior Jakob Oetama, bahwa ketika membicarakan pers, kini sudah saatnya tidak lagi semata mempersoalkan aspek freedom from, tetapi juga (bahkan menurut saya lebih penting di tengah kecenderungan komersialisasi TV) aspek freedom for. Singkatnya, untuk manfaat apa kita memiliki kebebasan memberitakan kekerasan seperti peristiwa Abepura tersebut? Untuk membuat parah kiprah kita dalam ”Jurnalisme Perang” (lihat laporan War or Peace Journalism in Asian Newspapers, Journal of Communication, Juni 2005)?
Kini setelah itu terjadi, sambil mengheningkan cipta untuk semua korban kekerasan, termasuk para jurnalis yang sedang menjalankan tugas, mari kita sama- sama merenung: ke depan, apa yang bisa kita lakukan untuk membasuh luka-luka kita di Papua melalui layar kaca yang sama?
***
EFFENDI GAZALI Koordinator Program Master Komunikasi Politik UI, Ikut Aktif dalam Advokasi Media dan Demokratisasi di Papua
Source: KCM Selasa 21 Maret 2006

Freeport dan Rakyat Papua Di Bawah Gunung Kemakmuran

Pelaut Eropa terperangah melihat pucuk gunung bersalju di khatulistiwa. Saat mulai menjelajah, mereka menemukan emas terhampar di dasar sungai. Inilah awal Papua ditemukan dan menemukan masalah berkepanjangan.
Namun, bagi orang Papua, mereka ada di sana atas kehendak Tuhan. Para pelaut itu menemukan rahasia alam. Gunung bersalju mengingatkan mereka pada areal pertambangan di negerinya. Perut gunung bersalju itu mengandung material bernilai ekonomi tinggi. Itu gunung kemakmuran. Jika dikelola secara tepat niscaya memakmurkan siapa pun yang menguasai.
Penguasa gunung itu orang Papua. Bagi mereka, gunung itu bukan sekadar onggokan material untuk kebutuhan komersial. Mereka membangun nilai-nilai kultural, merumuskan kearifan lokal, dan merajut impian di bawah gunung kemakmuran itu. Ketika mereka memutuskan bergabung dengan NKRI, mereka berharap Pemerintah Indonesia mampu membantu mewujudkan impian mereka.
Apa yang terjadi? Alih-alih membantu mewujudkan impian. Melindungi orang dan alam Papua dari jarahan orang asing pun tidak ditunjukkan pemerintah. Orang Papua nyaris selalu didudukkan sebagai terdakwa atas segala kejadian di tanah mereka sendiri.

Penipuan publik
Tahun 1965-1969, saya hidup di Papua. Masih teringat fisik teman-teman sekolah dasar. Kurus, dekil, berpenyakit kulit, berbaju lusuh, tidak bersepatu. Saya menangis, saat 40 tahun kemudian masih menemukan sosok yang sama. Wajar jika kita bertanya, ke mana 40 tahun sejarah Papua?
Ironisnya, dalam kurun waktu itu kekayaan alam Papua dieksploitasi besar-besaran. Mayoritas hasilnya untuk membangun wilayah di luar Papua. Bandingkan kemajuan Jakarta 10 tahun terakhir dengan nasib Papua 40 tahun terakhir.
Awalnya konsesi pertambangan tembaga 20 tahun mulai tahun 1967. Konsesi itu diperbarui tahun 1991 dan diperpanjang 50 tahun hingga tahun 2041, wilayahnya pun dua kali lipat wilayah awal. Bisa dibayangkan jika alam Papua nan cantik menjadi porak poranda oleh nafsu mengeruk kekayaan alam di sana.
Faktanya, tahun 1973 tiap hari 7.257 ton tailing (limbah industri tambang) dibuang ke Sungai Ajkwa yang menjadi sumber kehidupan suku-suku di sekitar Timika. Tahun 1988 menjadi 31.000 ton tailing dan tahun 2006 melonjak menjadi 223.000 ton tailing per-hari. Kini, jangankan untuk mandi, ikan-ikan di sungai itu mati terkena tailing. Bahkan kebun sagu suku Komoro di wilayah Koperaporka mati.
Mengerikan. Melalui pipa raksasa dari Grasberg-Tembagapura, sekitar enam miliar ton pasir tembaga digerus dan disalurkan sejauh 100 kilometer ke Laut Arafuru, di mana kapal-kapal besar menunggu. Mereka tidak lagi menambang tembaga, tetapi emas. Pakar kimia UGM meneliti kandungan emas di pasir-pasir tembaga yang digerus, dan menghitung enam miliar ton pasir setidaknya menghasilkan enam ribu ton emas.
Mengapa pemerintah tidak pernah jujur menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia menambang emas? Ini penipuan publik. Penggunaan nama kota Tembagapura seolah disengaja guna menutupi aktivitas sebenarnya. Wapres Jusuf Kalla menegaskan, yang ditambang adalah emas. Di sidang kabinet terbatas (6/3/2006), Wapres minta kontribusi Freeport ke APBN naik menjadi 300 persen karena kenaikan harga emas di pasar internasional.
Anehnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan, pendapatan kontrak karya Freeport dari pajak dan non-pajak sepanjang 2005 adalah 800 juta dollar AS atau sekitar Rp 7 triliun. Mengapa tak pernah membayangkan berapa yang akan kita dapat jika dikelola sendiri?

Perisai kapitalis
Angka 800 juta dollar AS terlalu kecil buat kita. Lihat compensation (bukan gaji) tiap tahun untuk Chairman of the Board Freeport sebesar 9.509.183 dollar AS; Chief of Administrative Officer 1.756.159 dollar AS; Chief Operating Officer 815.554 dollar AS; dan President Director of Freeport Indonesia 1.641.877 dollar AS. Untuk kompensasi empat pejabat Freeport saja jumlahnya 13.722.773 dollar AS. Bandingkan dengan dana keamanan selama 1996-2004 yang hanya 20 juta dollar AS. Artinya, aparat keamanan kita hanya kecipratan 2,5 juta dollar AS setahun.
Dengan nilai serendah itu, Pemerintah Indonesia dijadikan perisai kapitalis menghadapi rakyatnya sendiri. Kata Menlu RI, berulang kali Pemerintah AS menegaskan, Papua merupakan bagian NKRI. Bagi AS akan lebih repot berurusan dengan Papua sebagai negara mandiri daripada berurusan dengan Indonesia.
Jika Papua berdiri sebagai satu negara, AS berkonflik langsung dengan bangsa Papua. Namun, jika Papua dalam NKRI, Pemerintah Indonesia yang menghadapi segala gejolak akibat pengisapan kaum kapitalis di Papua. Pemerintah AS bisa memainkan dua kartu di sini.
Tengok saja. Saat orang Papua mengais rezeki, menambang tailing di Kali Kabur Wanomen, mereka dihalau secara kasar oleh Satpam PT Freeport dan aparat keamanan Indonesia, mereka ditembak dan jatuh korban. Tidak terbayangkan, yang mereka usir adalah saudara sendiri yang mengais secuil rezeki dari limbah gunung kemakmuran milik kita. Apakah untuk mendapat emas sebesar butir pasir di limbah industri PT Freeport rakyat Indonesia harus kehilangan nyawanya?
Rasa sedih menyergap manakala disadari ada kota modern, Kuala Kencana, dekat Timika, tempat para petinggi PT Freeport bersemayam. Sementara 6-7 kilometer dari kota itu ada rumah yatim piatu Papua yang taraf kehidupannya sama seperti sebelum mereka ”ditemukan”. Dalam radius itu, bisa ditemukan saudara-saudara kita yang masih mengenakan koteka.
Pemerintah seakan bermuka dua terhadap Papua. Kita gerus gunung kemakmuran berdalih kemakmuran negara, tetapi membiarkan saudara-saudara hidup seperti di zaman batu untuk memelihara nilai budaya. Papua adalah kebanggaan NKRI. Wujudkan rasa bangga itu di dada orang Papua. Jangan mereka dipaksa mencari kebanggaannya sendiri.
***
Riswandha Imawan, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (KOMPAS 13 Maret 2006)

Kinerja pejabat BI biasa-biasa saja, kok digaji luar biasa

Tatkala kinerja para pejabat pemerintah dinilai memble, yang ditandai lesunya perekonomian (kasus PHK buruh pabrik, ekonomi biaya tinggi, meroketnya suku bunga, masih loyonya rupiah), media massa ramai memberitakan tingginya gaji dan tunjangan Gubernur Bank Indonesia (BI) dan para deputinya. Terkait dengan itu media massa pun membandingkan gaji pejabat BI dengan gaji para pejabat tinggi seperti presiden, anggota DPR, menteri, dll.
Tak pelak, tingginya gaji pejabat tinggi membuat presiden SBY prihatin. Sayangnya keprihatinan SBY bukan karena menyesali semakin besarnya jurang perbedaan gaji pejabat tinggi negara dengan penghasilan mayoritas rakyat yang masih hidup merana bahkan untuk sekadar bisa makan sehari tiga kali. Keprihatinan SBY ternyata dipicu oleh adanya pejabat tinggi negara, yakni para hakim agung di Mahkamah Agung (MA) yang gajinya “hanya puluhan juta”, alias masih di bawah gaji anggota DPR, menteri, dan tentu saja pejabat BI.
Lontaran keprihatinan SBY jadi terasa konyol dan “miss-match” jika dibandingkan kondisi kehidupan rakyat Indonesia kebanyakan yang masih miskin. Kalau beda gaji antar para pejabat tinggi negara sangat besar, logikanya yang bergaji tinggi diturunkan, bukannya langsung bertekad akan menaikkan gaji pejabat yang masih kalah tinggi agar sejajar atau mendekati gaji pejabat lain yang sudah tinggi.
Tantang saja pejabat yang masih merajuk ingin naik gaji: “Kalau mau gaji lebih tinggi, silakan pindah ke tempat lain, jangan jadi pejabat negara”.
Habis itu SBY bisa buka lowongan kerja di koran guna menjaring calon pejabat tinggi negara yang mau digaji cukup besar tapi tidak jor-joran seperti pejabat BI. Saya yakin, dari 220 juta rakyat Indonesia masih banyak orang jujur, yang jauh lebih pandai dibanding pejabat sekarang, namun lebih punya nurani dan bisa menerima digaji puluhan juta (bukan ratusan ribu perak).
Bukan apa-apa, kinerja pejabat tinggi negara juga biasa-biasa saja. Contohnya, prestasi Gubernur BI dan para deputinya yang menurut saya tidak terlalu istimewa. Buktinya, nilai rupiah sejak krisis moneter 1997-1998 lalu tidak juga beranjak dari kisaran Rp 10.000 per dolar AS. Inflasi malah sudah dua digit. Suku bunga juga terus saja merangkak tinggi pertanda ekonomi masih sulit.
Apalagi gaji besar juga tidak ada jaminan tidak melakukan korupsi. Bukankah pengadilan kita pernah memproses kasus korupsi yang dilakukan para pejabat tinggi bergaji jangkung (tinggi)?
***
Abah Effi

What Jews & Westerner are not shown on TV

DeFida: Mafia Peradilan Tetap Segelap Malam

LAGI, pengungkap kasus bobroknya dunia peradilan mendapat serangan balik. Setelah Endin dan Khairiansyah, kini Probosutedjo yang mendapat balasan telak dari korps hakim yang merasa gerah atas terungkapnya kasus suap hakim agung di Mahkamah Agung (MA). Di luar kebiasaan proses perkara di MA yang biasanya berlarut-larut, Probosutedjo langsung mendapat vonis empat tahun penjara dalam kasus korupsi.
Menurut DeFida, apa yang dialami Probo (terlepas dari perilaku adik tiri mantan Presiden Soeharto ini yang memang serakah dan tidak mampu menjelaskan dari mana kekayaannya) merupakan cermin betapa rapat dan kompaknya barisan Mafia Peradilan di negeri ini. Selama ini orang mafhum, Polisi, Jaksa, Hakim, hingga Pengacara banyak yang belepotan dengan suap dan KKN. Akan tetapi karena solid dan rapatnya barisan mereka semua itu hanya beredar di tataran bisik-bisik. Kalaupun ada yang berani mengungkapnya, biasanya akan berakhir pahit bagi si pengungkap. Kalau tidak dituding mencemarkan nama baik, ya harus mendekam di balik jeruji besi seperti Probo.
DeFida awam soal hukum, tetapi bisa menafsirkan apa yang terjadi adalah cermin betapa upaya membersihkan dunia peradilan dari mafia tetap tinggal mimpi di atas mimpi. Karena para pemain utamanya memiliki sikap yang sama kompaknya dan saling membela jika ada yang berani mengungkapnya. Alhasil, Quo Vadis dunia peradilan Indonesia? Au ah gelap!!!

DeFida
Jakarta 29 Nov 05

Kasus Suap Hakim Agung Cermin Dunia Peradilan Kita

BICARA carut marut dunia peradilan kita sungguh tidak terlalu sulit. Tengok saja perkembangan kasus dugaan suap Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan dan dua hakim agung lain dalam perkara yang melibatkan Probosutedjo, pengusaha klien penganut ersatz capitalism yang termasuk kroni terdekat Soeharto.
Ibarat ikan, kalau kepalanya busuk maka bagian lain, termasuk badan dan ekor pun pastilah busuk pula. Demikian yang terjadi dengan dunia peradilan Indonesia. Bagaimana mau berharap kepolisian, pejaksaan, pengadilan, pengacara bersih sementara institusi tertinggi mereka yang ingin mengecap keadilan di negeri ini justru belepotan dengan kasus korupsi.
Sejatinya kasus suap di MA baru sebatas dugaan, yang telah menjadi tersangka baru si penyuap, yakni Harini sang pengacara Probosutedjo yang notabene mantan hakim agung juga. Kasus bergulir dalam penanganan KPK (Komisi Pemberantas Korupsi). Logikanya sederhana, anak SD pun tidak akan kesulitan memahaminya: kalau ada yang jadi tersangka menyuap, pasti ada pula tersangka yang disuap. Masalahnya, yang disuap ya para juragan keadilan yang bercokol di MA alias Bagir Manan cs. Sudikah Bagir Manan dan anak buahnya rela diperiksa KPK guna membuktikan dirinya dan lembaga yang dipimpinnya memang bersih dari korupsi? Sebetulnya jawabannya belum jelas. Akan tetapi naga-naganya sang juragan MA belum siap beradu argumen dengan KPK soal dugaan suap. Buktinya, alih-alih memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa, Bagir malah mengumpulkan para sekondannya di MA, dan memutuskan menolak memenuhi panggilan KPK dengan alasan apa yang akan ditanyakan KPK belum jelas. Tidak hanya itu, naluri primitif "esprit de corp" pun mewujud melalui lontaran pernyataan sesama hakim yang tergabung dalam wadah Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia), bahwa KPK tidak berhak memeriksa hakim agung di MA. Ulah KPK, kata Ikahi, merongrong kewibawaan MA. padahal, MA adalah lembaga sakral yang tidak mungkin melakukan perbuatan tercela. Makanya Ikahi menolak KPK memeriksan para hakim agung di MA.
Coba, kalau hal ini dianggap sebagai kebenaran, akan jadi apa nasib upaya penegakkan hukum di Indonesia sementara lembaga yang mestinya berada di garda depan dalam upaya penegakkan keadilan dan pemberantasan korupsi justru kesulitan mencari jurus berkelit dari dugaan kasus suap yang menderanya.
Ini baru sebatas MA, bagaimana kalau kita kupas sepak terjang Kepolisian? Bagaimana pula kalau KPK menyisir praktik kotor para jaksa di Kejaksaan?
Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang, pasti jawabannya hanya gelengan kepala tanda tidak mengerti. Alhasil, sungguh bukan perkara mudah menegakkan hukum dan keadilan di sini. Karena ya inilah Indonesia, negeri serba ajaib (the impossible country).
***
Abah ef 15 Nov'05

Takut Dicopot, Mendiknas Pasang Iklan Sehalaman

HARI ini Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo melakukan blunder dengan pemunculan iklan satu halaman di sebuah harian Ibukota. Substansi iklan tersebut antara lain klaim keberhasilan Mendiknas memajukan dunia pendidikan selama setahun masa kerjanya di Kabinet yang dipimpin Presiden SBY.
Mengapa saya katakan blunder? Sebabnya sederhana, apa yang dibeberkan di iklan senilai ratusan juta perak itu sejatinya hanya bualan semata. Tidak menjelaskan apa-apa kecuali pengakuan sepihak bahwa mereka di Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah bekerja serius membenahi dunia pendidikan yang carut marut dan upaya itu sukses hanya dalam hitungan setahun. Siapa percaya kinerja dia sehebat itu.
Faktanya, antara klaim Mendiknas dengan apa yang terjadi dalam dunia pendidikan nasional ibarat langit dan bumi, jauh bahkan sulit disambungkan dengan pesawat ulang-alik canggih sekalipun.
Orang dungu sekalipun mafhum, biaya pendidikan di negeri ini mahalnya bukan kepalang. Bagi orang berpenghasilan pas-pasan sungguh biaya pendidikan itu setali tiga uang dengan harga barang-barang pasca kenaikan BBM, sama-sama meroket. Apalagi buat yang tidak berpenghasilan, mengenyam pendidikan murah terjangkau hanya ada di SCTV, yakni di acara "Mimpi Kali Ye?"
Tidak perlu bicara berapa biaya di sekolah swasta. Kita tengok sekolah negeri yang gaji guru dan bangunannya dibiayai APBN. Di sebuah koran tempo hari pernah diberitakan biaya sekolah negeri yang kian mahal. Saking mahalnya sampai-sampai masyarakat bawah di Jakarta dan sekitarnya takut menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah negeri. Sekalipun lolos seleksi di sekolah negeri, ternyata banyak di antara mereka yang terpaksa meminta agar anak-anaknya melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta papan bawah yang biayanya jauh lebih murah.
Di koran itu diceritakan nasib Fitariya (12), anak nomor lima dari tujuh bersaudara yang tinggal di Jalan Pembina III, Pramuka, Jakarta Timur, yang diterima di SMP Negeri 26, Jatinegara. Ia bersama ibunya yang sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci sempat datang ke sekolah. Namun, Fitariya batal mendaftar ulang di sekolah tersebut setelah mendengar harus menyediakan biaya sekitar Rp 800.000.
”Bapak meninggal sejak saya kecil. Ibu saya tidak cukup biaya untuk uang sekolah dan ongkos naik bus tiap hari,” kata Fitariya. Ia akhirnya memilih bersekolah di sekolah swasta di Kayumanis, Jakarta Timur, dengan uang sekolah Rp 50.000 per bulan.
Beberapa anak lainnya bahkan tidak berani mengintip biaya yang harus dibayarkan untuk masuk sekolah negeri. Agung Pramana (13) yang diterima di SMP Negeri 137, dan Surtio Harda (13) yang lolos di SMP Negeri 14, membatalkan masuk ke sekolah tersebut karena takut akan besarnya biaya yang dikeluarkan.
David Khairullah (13), lulusan SD Negeri 02 Utan Kayu Utara, sebetulnya lolos ke SMP Negeri 7, Utan Kayu. Namun, karena pertimbangan biaya, David akhirnya mendaftar ke SMP Pembangunan, Utan Kayu, yang dapat ditempuh berjalan kaki.
”Saya mendengar dari saudara saya yang baru lulus dari sekolah itu iuran bulanannya sekitar Rp 80.000 dan uang masuknya Rp 800.000. Takutnya orangtua saya tidak mampu dan malah memberatkan keluarga. Teman saya, Fami, yang tinggal di Gang Kamboja juga diterima di SMP Negeri 97 tetapi tidak diambil takut biayanya mahal,” katanya sambil menimang kertas kecil yang menunjukkan bahwa dia resmi diterima di SMP Negeri 7. David sama sekali tidak datang ke SMP Negeri 7, sekalipun sekadar untuk menanyakan biaya yang bakal ia keluarkan kelak.
Di SMP Pembangunan yang dipilihnya tersebut biayanya jauh lebih murah. Sumbangan awal bagi murid baru hanya Rp 100.000, biaya formulir Rp 20.000 dan iuran sebulannya Rp 55.000. Totalnya, untuk menjadi siswa baru di sekolah swasta tersebut, David hanya mengeluarkan Rp 175.000, seterusnya dia tinggal membayar iuran bulanan. Untuk buku pelajaran dapat menyewa di sekolah dengan biaya murah.
Ibu David, Ny Suryati (44), mengungkapkan bahwa ia dan suaminya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada putranya. ”Kalau uang masuknya hampir satu juta, jelas kami tidak mampu. Apalagi kakaknya juga baru masuk sekolah menengah kejuruan,” katanya.
Alhasil, apa yang dikoar-koar Mendiknas di iklan satu halaman hanyalah omong kosong. Meski salut juga atas keberaniannya membeli "space" iklan senilai ratusan juta demi meyakinkan SBY bahwa kalau ada resafel Kabinet jangan sampai kena ke dia, toh sudah berprestasi hebat selaku Mendiknas.
"Kalau ada pergantian menteri, biar yang lain saja yang diganti, jangan saya. Buktinya iklan ini, hebat kan saya?". Begitu kira-kira maksud Bambang Sudibyo dengan pemunculan iklan noraknya itu.
Gilingan!
Abah Epoy, sumber: KCM 25 Juli 2005.

Mafia Peradilan VS Law Society

Tertangkapnya lima pegawai Mahkamah Agung oleh KPK, jumat (30/9), dan pengakuan Probosutedjo yang telah mengeluarkan Rp 16 miliar untukpenanganan kasusnya, adalah fakta mafia peradilan dalam sistem pengembanan hukum praktis kita.
Dalam prinsip berpikir system, emergent itu dipahami sebagai produk yang lahir dari pola interaksi antarkomponen yang terdapat dalam sebuah sistem. Jika dasar dan pola interaksi antar- komponen dalam sistem itu baik, maka dia akan melahirkan emergent yang baik pula. Juga sebaliknya. Dalam pengembanan hukum, mafia peradilan ini merupakan produk (emergent) abnormal. Ini berarti ia lahir dari seluruh rangkaian aktivitas pengembanan hukum kita yang juga abnormal.
Pengembanan hukum
Meuwissen (1979:22-32) mendefinisikan pengemban hukum praktis sebagai aktivitas yang ditujukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan dan kehidupan sehari-hari secara nyata, meliputi pembentukan, penemuan, dan bantuan hukum.
Dari pemahaman itu, dapat dicermati, seluruh komponen atau aktor pengemban hukum itu terdiri dari berbagai profesi, mulai dari anggota legislatif, eksekutif, polisi, jaksa, dan hakim hingga advokat. Jika mafia peradilan itu merupakan produk abnormal, berarti kualitas dasar dan pola interaksi antarkomponen dalam sistem pengembanan hukum praktis kita amat rendah.
Hal ini terjadi karena para aktor pengemban hukum kita hanya mengemban tugas-tugas keprofesiannya secara individual tanpa mengindahkan tujuan (visi) kolektif dalam pengemban hukum kita, yaitu terciptanya produk pengembanan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat (Radbruch) bagi masyarakat. Ketiadaan visi kolektif menandakan ketiadaan identitas dalam sistem pengembanan hukum kita.
istributed structure
Dalam pendekatan berpikir sistem, identitas itu dapat dipahami dengan mengenali struktur pembentuknya. Apakah struktur yang meng-air (distributed structure) atau struktur yang terkotak (compartementalised structure).
Sistem yang memiliki struktur yang meng-air adalah sistem yang identitasnya terdiri dari shared invariant values, di mana nilai-nilai yang mengatur pola interaksi tersebar (distributed) ke semua komponen.
Jadi nilai-nilai yang menggerakkan hubungan antarkomponen adalah sama bagi semua komponen. Berbeda dengan struktur terkotak di mana nilai- nilai yang mewarnai pola interaksi antarkomponen adalah nilai yang varian, tergantung interes, status, posisi atau jabatan (fungsi/peran) yang distribusinya ti- dak merata pada semua komponen.
Dari uraian itu dapat dipahami, belum terbentuknya identitas dalam pengembanan hukum praktis kita disebabkan karena sistem pengembanan hukum kita belum memiliki struktur yang meng-air. Struktur yang meng-air ini hanya akan terbentuk jika setiap aktor pengemban hukum, pada semua level komunitas pengemban hukum, berinteraksi berdasarkan nilai-nilai kolektif yang baik (shared invariant values), seperti kebenaran, kejujuran, dan keadilan.
Jika tiap aktor pengemban hukum berinteraksi dengan nilai-nilai yang invarian tersebut, maka perilaku kolektif dalam sistem pengembanan hukum itu akan melahirkan produk pengembanan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang invarian tersebut.
Hal ini terjadi karena sistem pengembanan hukum merupakan jaringan pengabdian yang saling berkaitan dalam melahirkan produk (emergent properties) hukum.
Untuk itu, pola interaksi yang dilakukan para pengemban hukum mensyaratkan kekoherensian antara ide, pikiran, sikap, dan tindakan, baik dalam interaksi horizontal (collegial relationship) maupun vertikal (structural relationship).
Law society
Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menciptakan kekoherensian itu adalah dengan membentuk komunitas hukum, law society.
Di beberapa negara yang kualitas pengembangan hukumnya baik, seperti di Amerika Serikat, Eropa, Ausralia, law society terbukti cukup efektif dalam mencegah penyimpangan dalam sistem pengembanan hukum praktis. Ia menjadi forum komunikasi/dialog antara para pengemban hukum dan masyarakat luas tentang hukum dan keadilan.
Struktur kelembagaannya dapat dibentuk oleh masyarakat mulai dari tingkat pusat hingga desa. Keanggotaannya bersifat terbuka, mulai dari polisi, jaksa, hakim, pengacara, LSM, dan tiap anggota masyarakat yang memiliki integritas tinggi dan kepedulian atas penegakan hukum dan keadilan. Kegiatannya dapat difokuskan pada pembahasan isu-isu atau kasus-kasus aktual yang terjadi dalam kegiatan pengembanan hukum kita.
Jika lembaga ini terbentuk berarti kita telah menciptakan laboratorium pembelajaran primer (Hayyan ul Haq, Kompas, 4/8/2005) bagi para pengemban hukum praktis, sekaligus menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat agar tetap terjaga dan sadar pentingnya hukum dan keadilan.
Yang lebih penting, ia dapat menjadi medium pengawasan yang dilakukan seluruh pemerhati hukum dan keadilan atas pengembanan hukum yang sedang berjalan. Syaratnya, interaksi antarkomponen dalam law society harus berbasis invariant non-material values, seperti kebaikan, kebenaran, dan keadilan.
Jika nilai-nilai ideal itu menjadi dasar interaksi para pengemban hukum kita, maka praktik itu akan membentuk kultur (the best daily practices) dan identitas pengembanan hukum kita yang tidak akan pernah menolerir berbagai praktik penyimpangan, termasuk mafia peradilan.
***
Penulis: Hayyan ul Haq Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Utrecht
KOMPAS Rabu 19 Oktober 2005, OPINI

Sabar, Menu Rakyat Miskin

IKLAN apologi pemerintah atas ketidakberdayaan menyejahterakan rakyat yang jatuh miskin akibat tingginya harga BBM yang diperagakan Ustadz Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) beberapa waktu lalu (kini sudah dihentikan), di televisi, membuat saya simpati dan iba kepada Aa Gym.
Mengapa Aa yang sudah amat terkenal dan dikagumi khalayak luas mau-maunya menerima order Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) untuk menjadi model iklan apologi yang sama sekali tidak kreatif itu. Bukankah nilai moral yang selalu didengungkan Aa selama ini mengajarkan kita untuk selalu kritis terhadap ketidakadilan?
Melambungnya harga BBM memang sebuah keharusan karena Indonesia adalah negara pengimpor BBM. Tanah yang kaya kandungan minyak dan gas bumi, faktanya tidak bisa digunakan langsung, harus diekspor dulu oleh sederet perusahaan minyak asing yang diberi hak oleh pemerintah. Lalu, kita harus mengimpor BBM siap pakai dengan harga lebih mahal. Ini informasi sederhana yang saya pahami dari media. Masalahnya, yang membuat rakyat lama hidup menderita bukan semata harga BBM yang tinggi, tetapi karena pemerintah tidak pernah berpihak kepada rakyat kebanyakan.
Buktinya, hingga kini pemerintah tidak sudi menegakkan hukum, memberantas korupsi yang nyata-nyata menyebabkan ekonomi biaya tinggi sehingga dana untuk pendidikan, kesejahteraan, subsidi orang miskin nyaris nihil dalam APBN dari tahun ke tahun. Kalau mau lebih cerdik, Aa Gym mestinya menjadi model iklan ajakan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), bukan iklan ajakan kepada rakyat miskin untuk nrimo atas ketidakbecusan pemerintah memerhatikan nasib mereka. Rakyat miskin tidak perlu diajari bagaimana caranya bersabar. Bagi rakyat miskin, bersabar adalah menu sehari-hari.
Effi Harfiana Griya Lembah Depok - Depok
***
Redaksi YTH, KOMPAS Rabu 19 Oktober 2005

Bersama Kita Bisa (Menderita)

Jujur, semua pasangan calon presiden dan wakil presiden, dalam kampanye dulu, menghindari pertanyaan tentang kebijakan tidak populis.
Pertanyaan itu, misalnya, apakah mereka akan menaikkan harga BBM jika berkuasa nanti.
Jika terpaksa menjawab, mereka akan bersembunyi di balik kalimat strategis seperti, ”Jika itu pilihan terakhir, kami akan memastikan nasib rakyat kecil dinomorsatukan!”
Kita tidak tahu siapa yang paling berpengaruh dalam membuat formula keputusan kenaikan harga BBM 1 Oktober lalu. Namun, tetap sah kita beranggapan, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) sudah mengingkari harapan para pemilih. Ayo kita tanyakan kepada rakyat kecil, apa betul mereka mau memilih SBY-JK kalau mereka dulu tahu minyak tanah akan mengalami kenaikan tertinggi, 185,7 persen.
Tidak ada logika komunikasi politik apa pun yang bisa mendukung isi surat presiden sebagai iklan layanan pemerintah (bukan ”iklan layanan masyarakat”) di berbagai media cetak berjudul Kita Bantu Rakyat Miskin. Juga tidak jernih empati yang digunakan di dalamnya. Terus terang, di antara presiden, wapres, para menko, menteri, atau staf ahli menteri siapa yang masih menggunakan minyak tanah di rumahnya? Nihil! Jadi minyak tanah memang konsumsi rakyat kecil. Anehnya, jenis BBM ini yang dibombardir paling parah! Dari sisi mana bisa dikatakan kebijakan itu membantu rakyat miskin?

Tidak berempati
Bagaimana reaksi rakyat kecil atas kebijakan itu? Banyak yang apatis, tetapi banyak pula yang sinis dan mengatakan, ”Inilah perubahan yang dijanjikan SBY- JK saat kampanye dulu, hidup jadi lebih susah!”
Namun, secara umum gelombang amarah, pemogokan, dan demonstrasi terbukti tidak terjadi. Bagaimana tidak, pemerintah menggunakan taktik menaikkan BBM beberapa hari sebelum memasuki bulan puasa. Di bulan suci ini, baik fisik utamanya spiritual, mayoritas bangsa sedang berusaha menahan diri.
Meski demikian, dalam berbagai kesempatan suara-suara publik tetap terdengar lantang. Surat pembaca Endrobroto (Mana Minyak Tanahmu Pak Menteri Bakrie?, 5/10) mengingatkan Menko Perekonomian yang pernah menanggapi protes konsumen elpiji dengan pongah, ”Kalau enggak kuat beli gas, ya pakai minyak tanah aja.” Sekarang ia bertanya, Bapak Menko mau bilang apa lagi?, ”Kalau enggak kuat beli minyak tanah, pakai kayu bakar aja?”
Komentar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral juga serupa, dan mengatakan, ”Wajar kalau beli minyak tanah antre. Orang nonton bioskop saja antre!” Wapres tak mau kalah saat menanggapi para sopir angkutan umum yang mogok, ia menjelaskan, mogok di Indonesia tidak akan sama dengan mogok di luar negeri. Di sana mereka yang mogok tetap mendapat tunjangan sosial. Di sini jika mogok tidak bekerja, ya tidak makan.
Singkatnya, ada tiga ciri komunikasi politik pemerintah seputar kenaikan harga BBM. Satu, kurang mampu berempati. Dua, kurang berpikir logis; masa tidak melihat perbedaan antara antre beli minyak tanah untuk menanak nasi dan antre nonton bioskop. Tiga, alih-alih membahas pokok masalah (seperti masalah apa yang mendasari sopir angkutan umum mogok), malah menantang, mogok itu pasti akan berhenti sendiri!

Sosialisasi Depkominfo
Bagaimana dengan peyakinan model lain, yang secara salah kaprah sering dinamakan ”sosialisasi”? Depkominfo mengirim SMS ke sembarang pemilik telepon seluler dengan pesan yang terkesan mengeksploitasi pertentangan antarkelas (kaya-miskin). Pendekatan konflik sudah dimulai sejak iklan legitimasi kenaikan harga BBM sebelumnya.
Pakar perminyakan Kurtubi dan tokoh agama Aa Gym dili- batkan pula dalam iklan layanan pemerintah versi lainnya. Saya menduga (mungkin saya salah) Kurtubi dan Aa Gym tidak menyangka kenaikan harga BBM, khususnya minyak tanah, akan begitu dahsyat! Diperkirakan iklan itu dibuat 7-10 hari sebelum kenaikan harga BBM diumumkan. Apa perasaan jujur Kurtubi dan Aa Gym? Entahlah. Tetapi, simak komentar di internet, ”Mari kita bersabar menghadapi kenaikan harga BBM, begitu nasihat Aa Gym. Padahal ulama harusnya mencegah pemerintah menzalimi rakyatnya dengan cara itu. Tidak bisakah dicari solusi agar harga BBM tidak naik atau kalau naik jangan terlalu tinggi. Jangan sampai ulama justru jadi alat pemerintah menindas rakyat.”
Semoga Aa Gym bisa memahami karena banyak umat yang mengaguminya dan tidak rela melihat tokoh agama terlibat terlalu jauh dalam iklan layanan pemerintah versi Depkominfo.
Interpretasi publik sah-sah saja. Iklan itu memang menafikan wacana publik tentang alternatif kebijakan seperti penaikan cukai rokok; peningkatan pajak bagi kelompok dan barang mewah tertentu; penuntasan sita harta koruptor kakap, kasus BLBI sampai Pertamina; bahkan ke usulan penaikan bertahap harga BBM.

Tiada maaf
Saya mencatat tidak ada ”permohonan maaf” dari iklan layanan pemerintah soal kenaikan harga BBM. Tampaknya pemerintah merasa tidak pernah—langsung atau tidak—memelihara harapan rakyat pada masa kampanye dulu, pemerintah tak akan menaikkan harga minyak tanah sampai begitu tinggi!
Apa yang terjadi kini, uang makan kuli proyek tidak cukup untuk membeli nasi dengan lauk telur, atau rakyat yang mengambil kayu nisan kuburan untuk dijadikan kayu bakar, sepenuhnya salah rakyat sendiri; karena ingin melihat perubahan, tanpa tahu apakah perubahan ke arah kemajuan atau kemunduran.
Semoga SBY mendapat spirit bersikap tegas sebagai presiden pilihan 60 persen rakyat Indonesia (di luar golput) untuk tidak mau didikte IMF yang terbukti keliru resepnya mengatasi krisis ekonomi 1997-1998, dan malah mendesak pembuatan Undang Undang Migas yang mengikat kita awal November nanti, harga BBM di Indonesia harus mendekati harga minyak dunia.
SBY harus mampu mengatakan ”tidak” pada gagasan atau formula orang di sekitarnya yang mungkin lebih pro perusahaan minyak asing yang sudah siap-siap membuka jaringan pompa bensin di Indonesia daripada pro rakyat kecil yang kini mulai sibuk mengumpulkan kayu bakar.
***
Artikel oleh: Effendi Gazali, Koordinator Program Master Manajemen Komunikasi Politik UI

Korupsi, Lain di China Lain di Indonesia

Pagi ini saya sempat bergidik tatkala membuka sebuah e-mail yang mampir di mailbox. Penjelasan dalam e-mail tersebut singkat, eksekusi sebuah keluarga terpidana korupsi di China. Betapa tidak menyeramkan, ada empat foto yang saya terima, masing-masing foto menggambarkan adegan dramatis seluruh anggota keluarga diikat, digiring, dan dibariskan oleh sepasukan tentara. Setelah itu satu per satu anggota keluarga apes tersebut ditembak mati, bahkan ada yang isi kepalanya sampai teburai timah panas yang ditembakkan dari jarak teramat dekat.
Saya tidak ingin berlama-lama berbagi cerita mengenai kengerian yang ditimbulkan setelah melihat foto-foto tersebut. Toh itu hanya akan membuat perut mual mules.
Saya lebih tertarik mencermati pesan yang melatarbelakangi beredarnya foto tersebut di dunia maya. Yakni keinginan si pengirim agar para penerima foto sudi membandingkan perbedaan “ibarat bumi dan langit” antara China dengan Indonesia dalam hal hukuman bagi para koruptor. Di China, siapa pun yang punya peluang berbuat korupsi pasti sudah dibekali semangat baja dan kehilangan urat takutnya jika dia tetap nekat melakukan korupsi. Tak heran, hukuman atas pelaku korupsi di China terbukti sangat ampuh meredam perilaku korup karena menimbulkan efek jera yang sangat efektif. Nasib koruptor yang tebukti bersalah sangat jelas seterang siang hari, yakni kepala pecah didor sepasukan petugas.
Lain di China lain pula di Indonesia. Korupsi di sini bukan hal menakutkan karena tidak ada sanksi yang tegas. Bahkan, alih-laih dicap sebagai perbuatan terkutuk dan memalukan, dalam beberapa kasus korupsi di sini justru menjadi tindakan yang prestisius, karena tersangka dan terpidana kasus korupsi bisa berubah menjadi selebritis, dikawal kesana kemari, diliput media massa tengah berbaring di sebuah rumah sakit mewah, dikalungi bunga pejabat daerah, dan hal lainnya. Koruptor di sini pada lain kesempatan juga bisa berganti baju menjadi pemilik yayasan yang menyantuni anak yatim, tokoh masyarakat yang getol membangun tempat ibadah, atau anggota dewan yang terhormat.
Kalaupun ada koruptor yang disidang, ujung perkara mudah ditebak, pasti akan berakhir “happy ending” minimal bagi para pihak terkait: terdakwa, hakim, jaksa, polisi, dan tentu saja media massa. Yang terakhir ini kerap memperlakukan terdakwa korupsi sebagai pihak yang tidak perlu dikucilkan meski perilakunya jelas-jelas korup. Kalau ada kesempatan, media massa tetap saja mengutip komentar koruptor untuk kasus-kasus tertentu.
Padahal, banyak yang sudah berteriak meyakinkan bahwa penyebab terpuruknya bangsa Indonesia melulu disebabkan perilaku korup para pejabat pemerintah yang menginjak-injak amanat rakyat, yakni mengawal upaya mulia menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur bagi seluruh bangsa.
Alhasil, apa yang kerap dilontarkan pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai upaya pemberantasan korupsi hingga kini baru sebatas bualan di bibir saja. Sebuah ungkapan yang sejak sangat lama kehilangan makna.
***
Abah Epoy 10 Oktober 2005