What Jews & Westerner are not shown on TV

DeFida: Mafia Peradilan Tetap Segelap Malam

LAGI, pengungkap kasus bobroknya dunia peradilan mendapat serangan balik. Setelah Endin dan Khairiansyah, kini Probosutedjo yang mendapat balasan telak dari korps hakim yang merasa gerah atas terungkapnya kasus suap hakim agung di Mahkamah Agung (MA). Di luar kebiasaan proses perkara di MA yang biasanya berlarut-larut, Probosutedjo langsung mendapat vonis empat tahun penjara dalam kasus korupsi.
Menurut DeFida, apa yang dialami Probo (terlepas dari perilaku adik tiri mantan Presiden Soeharto ini yang memang serakah dan tidak mampu menjelaskan dari mana kekayaannya) merupakan cermin betapa rapat dan kompaknya barisan Mafia Peradilan di negeri ini. Selama ini orang mafhum, Polisi, Jaksa, Hakim, hingga Pengacara banyak yang belepotan dengan suap dan KKN. Akan tetapi karena solid dan rapatnya barisan mereka semua itu hanya beredar di tataran bisik-bisik. Kalaupun ada yang berani mengungkapnya, biasanya akan berakhir pahit bagi si pengungkap. Kalau tidak dituding mencemarkan nama baik, ya harus mendekam di balik jeruji besi seperti Probo.
DeFida awam soal hukum, tetapi bisa menafsirkan apa yang terjadi adalah cermin betapa upaya membersihkan dunia peradilan dari mafia tetap tinggal mimpi di atas mimpi. Karena para pemain utamanya memiliki sikap yang sama kompaknya dan saling membela jika ada yang berani mengungkapnya. Alhasil, Quo Vadis dunia peradilan Indonesia? Au ah gelap!!!

DeFida
Jakarta 29 Nov 05

Kasus Suap Hakim Agung Cermin Dunia Peradilan Kita

BICARA carut marut dunia peradilan kita sungguh tidak terlalu sulit. Tengok saja perkembangan kasus dugaan suap Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan dan dua hakim agung lain dalam perkara yang melibatkan Probosutedjo, pengusaha klien penganut ersatz capitalism yang termasuk kroni terdekat Soeharto.
Ibarat ikan, kalau kepalanya busuk maka bagian lain, termasuk badan dan ekor pun pastilah busuk pula. Demikian yang terjadi dengan dunia peradilan Indonesia. Bagaimana mau berharap kepolisian, pejaksaan, pengadilan, pengacara bersih sementara institusi tertinggi mereka yang ingin mengecap keadilan di negeri ini justru belepotan dengan kasus korupsi.
Sejatinya kasus suap di MA baru sebatas dugaan, yang telah menjadi tersangka baru si penyuap, yakni Harini sang pengacara Probosutedjo yang notabene mantan hakim agung juga. Kasus bergulir dalam penanganan KPK (Komisi Pemberantas Korupsi). Logikanya sederhana, anak SD pun tidak akan kesulitan memahaminya: kalau ada yang jadi tersangka menyuap, pasti ada pula tersangka yang disuap. Masalahnya, yang disuap ya para juragan keadilan yang bercokol di MA alias Bagir Manan cs. Sudikah Bagir Manan dan anak buahnya rela diperiksa KPK guna membuktikan dirinya dan lembaga yang dipimpinnya memang bersih dari korupsi? Sebetulnya jawabannya belum jelas. Akan tetapi naga-naganya sang juragan MA belum siap beradu argumen dengan KPK soal dugaan suap. Buktinya, alih-alih memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa, Bagir malah mengumpulkan para sekondannya di MA, dan memutuskan menolak memenuhi panggilan KPK dengan alasan apa yang akan ditanyakan KPK belum jelas. Tidak hanya itu, naluri primitif "esprit de corp" pun mewujud melalui lontaran pernyataan sesama hakim yang tergabung dalam wadah Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia), bahwa KPK tidak berhak memeriksa hakim agung di MA. Ulah KPK, kata Ikahi, merongrong kewibawaan MA. padahal, MA adalah lembaga sakral yang tidak mungkin melakukan perbuatan tercela. Makanya Ikahi menolak KPK memeriksan para hakim agung di MA.
Coba, kalau hal ini dianggap sebagai kebenaran, akan jadi apa nasib upaya penegakkan hukum di Indonesia sementara lembaga yang mestinya berada di garda depan dalam upaya penegakkan keadilan dan pemberantasan korupsi justru kesulitan mencari jurus berkelit dari dugaan kasus suap yang menderanya.
Ini baru sebatas MA, bagaimana kalau kita kupas sepak terjang Kepolisian? Bagaimana pula kalau KPK menyisir praktik kotor para jaksa di Kejaksaan?
Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang, pasti jawabannya hanya gelengan kepala tanda tidak mengerti. Alhasil, sungguh bukan perkara mudah menegakkan hukum dan keadilan di sini. Karena ya inilah Indonesia, negeri serba ajaib (the impossible country).
***
Abah ef 15 Nov'05

Takut Dicopot, Mendiknas Pasang Iklan Sehalaman

HARI ini Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo melakukan blunder dengan pemunculan iklan satu halaman di sebuah harian Ibukota. Substansi iklan tersebut antara lain klaim keberhasilan Mendiknas memajukan dunia pendidikan selama setahun masa kerjanya di Kabinet yang dipimpin Presiden SBY.
Mengapa saya katakan blunder? Sebabnya sederhana, apa yang dibeberkan di iklan senilai ratusan juta perak itu sejatinya hanya bualan semata. Tidak menjelaskan apa-apa kecuali pengakuan sepihak bahwa mereka di Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah bekerja serius membenahi dunia pendidikan yang carut marut dan upaya itu sukses hanya dalam hitungan setahun. Siapa percaya kinerja dia sehebat itu.
Faktanya, antara klaim Mendiknas dengan apa yang terjadi dalam dunia pendidikan nasional ibarat langit dan bumi, jauh bahkan sulit disambungkan dengan pesawat ulang-alik canggih sekalipun.
Orang dungu sekalipun mafhum, biaya pendidikan di negeri ini mahalnya bukan kepalang. Bagi orang berpenghasilan pas-pasan sungguh biaya pendidikan itu setali tiga uang dengan harga barang-barang pasca kenaikan BBM, sama-sama meroket. Apalagi buat yang tidak berpenghasilan, mengenyam pendidikan murah terjangkau hanya ada di SCTV, yakni di acara "Mimpi Kali Ye?"
Tidak perlu bicara berapa biaya di sekolah swasta. Kita tengok sekolah negeri yang gaji guru dan bangunannya dibiayai APBN. Di sebuah koran tempo hari pernah diberitakan biaya sekolah negeri yang kian mahal. Saking mahalnya sampai-sampai masyarakat bawah di Jakarta dan sekitarnya takut menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah negeri. Sekalipun lolos seleksi di sekolah negeri, ternyata banyak di antara mereka yang terpaksa meminta agar anak-anaknya melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta papan bawah yang biayanya jauh lebih murah.
Di koran itu diceritakan nasib Fitariya (12), anak nomor lima dari tujuh bersaudara yang tinggal di Jalan Pembina III, Pramuka, Jakarta Timur, yang diterima di SMP Negeri 26, Jatinegara. Ia bersama ibunya yang sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci sempat datang ke sekolah. Namun, Fitariya batal mendaftar ulang di sekolah tersebut setelah mendengar harus menyediakan biaya sekitar Rp 800.000.
”Bapak meninggal sejak saya kecil. Ibu saya tidak cukup biaya untuk uang sekolah dan ongkos naik bus tiap hari,” kata Fitariya. Ia akhirnya memilih bersekolah di sekolah swasta di Kayumanis, Jakarta Timur, dengan uang sekolah Rp 50.000 per bulan.
Beberapa anak lainnya bahkan tidak berani mengintip biaya yang harus dibayarkan untuk masuk sekolah negeri. Agung Pramana (13) yang diterima di SMP Negeri 137, dan Surtio Harda (13) yang lolos di SMP Negeri 14, membatalkan masuk ke sekolah tersebut karena takut akan besarnya biaya yang dikeluarkan.
David Khairullah (13), lulusan SD Negeri 02 Utan Kayu Utara, sebetulnya lolos ke SMP Negeri 7, Utan Kayu. Namun, karena pertimbangan biaya, David akhirnya mendaftar ke SMP Pembangunan, Utan Kayu, yang dapat ditempuh berjalan kaki.
”Saya mendengar dari saudara saya yang baru lulus dari sekolah itu iuran bulanannya sekitar Rp 80.000 dan uang masuknya Rp 800.000. Takutnya orangtua saya tidak mampu dan malah memberatkan keluarga. Teman saya, Fami, yang tinggal di Gang Kamboja juga diterima di SMP Negeri 97 tetapi tidak diambil takut biayanya mahal,” katanya sambil menimang kertas kecil yang menunjukkan bahwa dia resmi diterima di SMP Negeri 7. David sama sekali tidak datang ke SMP Negeri 7, sekalipun sekadar untuk menanyakan biaya yang bakal ia keluarkan kelak.
Di SMP Pembangunan yang dipilihnya tersebut biayanya jauh lebih murah. Sumbangan awal bagi murid baru hanya Rp 100.000, biaya formulir Rp 20.000 dan iuran sebulannya Rp 55.000. Totalnya, untuk menjadi siswa baru di sekolah swasta tersebut, David hanya mengeluarkan Rp 175.000, seterusnya dia tinggal membayar iuran bulanan. Untuk buku pelajaran dapat menyewa di sekolah dengan biaya murah.
Ibu David, Ny Suryati (44), mengungkapkan bahwa ia dan suaminya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada putranya. ”Kalau uang masuknya hampir satu juta, jelas kami tidak mampu. Apalagi kakaknya juga baru masuk sekolah menengah kejuruan,” katanya.
Alhasil, apa yang dikoar-koar Mendiknas di iklan satu halaman hanyalah omong kosong. Meski salut juga atas keberaniannya membeli "space" iklan senilai ratusan juta demi meyakinkan SBY bahwa kalau ada resafel Kabinet jangan sampai kena ke dia, toh sudah berprestasi hebat selaku Mendiknas.
"Kalau ada pergantian menteri, biar yang lain saja yang diganti, jangan saya. Buktinya iklan ini, hebat kan saya?". Begitu kira-kira maksud Bambang Sudibyo dengan pemunculan iklan noraknya itu.
Gilingan!
Abah Epoy, sumber: KCM 25 Juli 2005.

Mafia Peradilan VS Law Society

Tertangkapnya lima pegawai Mahkamah Agung oleh KPK, jumat (30/9), dan pengakuan Probosutedjo yang telah mengeluarkan Rp 16 miliar untukpenanganan kasusnya, adalah fakta mafia peradilan dalam sistem pengembanan hukum praktis kita.
Dalam prinsip berpikir system, emergent itu dipahami sebagai produk yang lahir dari pola interaksi antarkomponen yang terdapat dalam sebuah sistem. Jika dasar dan pola interaksi antar- komponen dalam sistem itu baik, maka dia akan melahirkan emergent yang baik pula. Juga sebaliknya. Dalam pengembanan hukum, mafia peradilan ini merupakan produk (emergent) abnormal. Ini berarti ia lahir dari seluruh rangkaian aktivitas pengembanan hukum kita yang juga abnormal.
Pengembanan hukum
Meuwissen (1979:22-32) mendefinisikan pengemban hukum praktis sebagai aktivitas yang ditujukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan dan kehidupan sehari-hari secara nyata, meliputi pembentukan, penemuan, dan bantuan hukum.
Dari pemahaman itu, dapat dicermati, seluruh komponen atau aktor pengemban hukum itu terdiri dari berbagai profesi, mulai dari anggota legislatif, eksekutif, polisi, jaksa, dan hakim hingga advokat. Jika mafia peradilan itu merupakan produk abnormal, berarti kualitas dasar dan pola interaksi antarkomponen dalam sistem pengembanan hukum praktis kita amat rendah.
Hal ini terjadi karena para aktor pengemban hukum kita hanya mengemban tugas-tugas keprofesiannya secara individual tanpa mengindahkan tujuan (visi) kolektif dalam pengemban hukum kita, yaitu terciptanya produk pengembanan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat (Radbruch) bagi masyarakat. Ketiadaan visi kolektif menandakan ketiadaan identitas dalam sistem pengembanan hukum kita.
istributed structure
Dalam pendekatan berpikir sistem, identitas itu dapat dipahami dengan mengenali struktur pembentuknya. Apakah struktur yang meng-air (distributed structure) atau struktur yang terkotak (compartementalised structure).
Sistem yang memiliki struktur yang meng-air adalah sistem yang identitasnya terdiri dari shared invariant values, di mana nilai-nilai yang mengatur pola interaksi tersebar (distributed) ke semua komponen.
Jadi nilai-nilai yang menggerakkan hubungan antarkomponen adalah sama bagi semua komponen. Berbeda dengan struktur terkotak di mana nilai- nilai yang mewarnai pola interaksi antarkomponen adalah nilai yang varian, tergantung interes, status, posisi atau jabatan (fungsi/peran) yang distribusinya ti- dak merata pada semua komponen.
Dari uraian itu dapat dipahami, belum terbentuknya identitas dalam pengembanan hukum praktis kita disebabkan karena sistem pengembanan hukum kita belum memiliki struktur yang meng-air. Struktur yang meng-air ini hanya akan terbentuk jika setiap aktor pengemban hukum, pada semua level komunitas pengemban hukum, berinteraksi berdasarkan nilai-nilai kolektif yang baik (shared invariant values), seperti kebenaran, kejujuran, dan keadilan.
Jika tiap aktor pengemban hukum berinteraksi dengan nilai-nilai yang invarian tersebut, maka perilaku kolektif dalam sistem pengembanan hukum itu akan melahirkan produk pengembanan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang invarian tersebut.
Hal ini terjadi karena sistem pengembanan hukum merupakan jaringan pengabdian yang saling berkaitan dalam melahirkan produk (emergent properties) hukum.
Untuk itu, pola interaksi yang dilakukan para pengemban hukum mensyaratkan kekoherensian antara ide, pikiran, sikap, dan tindakan, baik dalam interaksi horizontal (collegial relationship) maupun vertikal (structural relationship).
Law society
Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menciptakan kekoherensian itu adalah dengan membentuk komunitas hukum, law society.
Di beberapa negara yang kualitas pengembangan hukumnya baik, seperti di Amerika Serikat, Eropa, Ausralia, law society terbukti cukup efektif dalam mencegah penyimpangan dalam sistem pengembanan hukum praktis. Ia menjadi forum komunikasi/dialog antara para pengemban hukum dan masyarakat luas tentang hukum dan keadilan.
Struktur kelembagaannya dapat dibentuk oleh masyarakat mulai dari tingkat pusat hingga desa. Keanggotaannya bersifat terbuka, mulai dari polisi, jaksa, hakim, pengacara, LSM, dan tiap anggota masyarakat yang memiliki integritas tinggi dan kepedulian atas penegakan hukum dan keadilan. Kegiatannya dapat difokuskan pada pembahasan isu-isu atau kasus-kasus aktual yang terjadi dalam kegiatan pengembanan hukum kita.
Jika lembaga ini terbentuk berarti kita telah menciptakan laboratorium pembelajaran primer (Hayyan ul Haq, Kompas, 4/8/2005) bagi para pengemban hukum praktis, sekaligus menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat agar tetap terjaga dan sadar pentingnya hukum dan keadilan.
Yang lebih penting, ia dapat menjadi medium pengawasan yang dilakukan seluruh pemerhati hukum dan keadilan atas pengembanan hukum yang sedang berjalan. Syaratnya, interaksi antarkomponen dalam law society harus berbasis invariant non-material values, seperti kebaikan, kebenaran, dan keadilan.
Jika nilai-nilai ideal itu menjadi dasar interaksi para pengemban hukum kita, maka praktik itu akan membentuk kultur (the best daily practices) dan identitas pengembanan hukum kita yang tidak akan pernah menolerir berbagai praktik penyimpangan, termasuk mafia peradilan.
***
Penulis: Hayyan ul Haq Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Utrecht
KOMPAS Rabu 19 Oktober 2005, OPINI

Sabar, Menu Rakyat Miskin

IKLAN apologi pemerintah atas ketidakberdayaan menyejahterakan rakyat yang jatuh miskin akibat tingginya harga BBM yang diperagakan Ustadz Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) beberapa waktu lalu (kini sudah dihentikan), di televisi, membuat saya simpati dan iba kepada Aa Gym.
Mengapa Aa yang sudah amat terkenal dan dikagumi khalayak luas mau-maunya menerima order Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) untuk menjadi model iklan apologi yang sama sekali tidak kreatif itu. Bukankah nilai moral yang selalu didengungkan Aa selama ini mengajarkan kita untuk selalu kritis terhadap ketidakadilan?
Melambungnya harga BBM memang sebuah keharusan karena Indonesia adalah negara pengimpor BBM. Tanah yang kaya kandungan minyak dan gas bumi, faktanya tidak bisa digunakan langsung, harus diekspor dulu oleh sederet perusahaan minyak asing yang diberi hak oleh pemerintah. Lalu, kita harus mengimpor BBM siap pakai dengan harga lebih mahal. Ini informasi sederhana yang saya pahami dari media. Masalahnya, yang membuat rakyat lama hidup menderita bukan semata harga BBM yang tinggi, tetapi karena pemerintah tidak pernah berpihak kepada rakyat kebanyakan.
Buktinya, hingga kini pemerintah tidak sudi menegakkan hukum, memberantas korupsi yang nyata-nyata menyebabkan ekonomi biaya tinggi sehingga dana untuk pendidikan, kesejahteraan, subsidi orang miskin nyaris nihil dalam APBN dari tahun ke tahun. Kalau mau lebih cerdik, Aa Gym mestinya menjadi model iklan ajakan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), bukan iklan ajakan kepada rakyat miskin untuk nrimo atas ketidakbecusan pemerintah memerhatikan nasib mereka. Rakyat miskin tidak perlu diajari bagaimana caranya bersabar. Bagi rakyat miskin, bersabar adalah menu sehari-hari.
Effi Harfiana Griya Lembah Depok - Depok
***
Redaksi YTH, KOMPAS Rabu 19 Oktober 2005

Bersama Kita Bisa (Menderita)

Jujur, semua pasangan calon presiden dan wakil presiden, dalam kampanye dulu, menghindari pertanyaan tentang kebijakan tidak populis.
Pertanyaan itu, misalnya, apakah mereka akan menaikkan harga BBM jika berkuasa nanti.
Jika terpaksa menjawab, mereka akan bersembunyi di balik kalimat strategis seperti, ”Jika itu pilihan terakhir, kami akan memastikan nasib rakyat kecil dinomorsatukan!”
Kita tidak tahu siapa yang paling berpengaruh dalam membuat formula keputusan kenaikan harga BBM 1 Oktober lalu. Namun, tetap sah kita beranggapan, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) sudah mengingkari harapan para pemilih. Ayo kita tanyakan kepada rakyat kecil, apa betul mereka mau memilih SBY-JK kalau mereka dulu tahu minyak tanah akan mengalami kenaikan tertinggi, 185,7 persen.
Tidak ada logika komunikasi politik apa pun yang bisa mendukung isi surat presiden sebagai iklan layanan pemerintah (bukan ”iklan layanan masyarakat”) di berbagai media cetak berjudul Kita Bantu Rakyat Miskin. Juga tidak jernih empati yang digunakan di dalamnya. Terus terang, di antara presiden, wapres, para menko, menteri, atau staf ahli menteri siapa yang masih menggunakan minyak tanah di rumahnya? Nihil! Jadi minyak tanah memang konsumsi rakyat kecil. Anehnya, jenis BBM ini yang dibombardir paling parah! Dari sisi mana bisa dikatakan kebijakan itu membantu rakyat miskin?

Tidak berempati
Bagaimana reaksi rakyat kecil atas kebijakan itu? Banyak yang apatis, tetapi banyak pula yang sinis dan mengatakan, ”Inilah perubahan yang dijanjikan SBY- JK saat kampanye dulu, hidup jadi lebih susah!”
Namun, secara umum gelombang amarah, pemogokan, dan demonstrasi terbukti tidak terjadi. Bagaimana tidak, pemerintah menggunakan taktik menaikkan BBM beberapa hari sebelum memasuki bulan puasa. Di bulan suci ini, baik fisik utamanya spiritual, mayoritas bangsa sedang berusaha menahan diri.
Meski demikian, dalam berbagai kesempatan suara-suara publik tetap terdengar lantang. Surat pembaca Endrobroto (Mana Minyak Tanahmu Pak Menteri Bakrie?, 5/10) mengingatkan Menko Perekonomian yang pernah menanggapi protes konsumen elpiji dengan pongah, ”Kalau enggak kuat beli gas, ya pakai minyak tanah aja.” Sekarang ia bertanya, Bapak Menko mau bilang apa lagi?, ”Kalau enggak kuat beli minyak tanah, pakai kayu bakar aja?”
Komentar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral juga serupa, dan mengatakan, ”Wajar kalau beli minyak tanah antre. Orang nonton bioskop saja antre!” Wapres tak mau kalah saat menanggapi para sopir angkutan umum yang mogok, ia menjelaskan, mogok di Indonesia tidak akan sama dengan mogok di luar negeri. Di sana mereka yang mogok tetap mendapat tunjangan sosial. Di sini jika mogok tidak bekerja, ya tidak makan.
Singkatnya, ada tiga ciri komunikasi politik pemerintah seputar kenaikan harga BBM. Satu, kurang mampu berempati. Dua, kurang berpikir logis; masa tidak melihat perbedaan antara antre beli minyak tanah untuk menanak nasi dan antre nonton bioskop. Tiga, alih-alih membahas pokok masalah (seperti masalah apa yang mendasari sopir angkutan umum mogok), malah menantang, mogok itu pasti akan berhenti sendiri!

Sosialisasi Depkominfo
Bagaimana dengan peyakinan model lain, yang secara salah kaprah sering dinamakan ”sosialisasi”? Depkominfo mengirim SMS ke sembarang pemilik telepon seluler dengan pesan yang terkesan mengeksploitasi pertentangan antarkelas (kaya-miskin). Pendekatan konflik sudah dimulai sejak iklan legitimasi kenaikan harga BBM sebelumnya.
Pakar perminyakan Kurtubi dan tokoh agama Aa Gym dili- batkan pula dalam iklan layanan pemerintah versi lainnya. Saya menduga (mungkin saya salah) Kurtubi dan Aa Gym tidak menyangka kenaikan harga BBM, khususnya minyak tanah, akan begitu dahsyat! Diperkirakan iklan itu dibuat 7-10 hari sebelum kenaikan harga BBM diumumkan. Apa perasaan jujur Kurtubi dan Aa Gym? Entahlah. Tetapi, simak komentar di internet, ”Mari kita bersabar menghadapi kenaikan harga BBM, begitu nasihat Aa Gym. Padahal ulama harusnya mencegah pemerintah menzalimi rakyatnya dengan cara itu. Tidak bisakah dicari solusi agar harga BBM tidak naik atau kalau naik jangan terlalu tinggi. Jangan sampai ulama justru jadi alat pemerintah menindas rakyat.”
Semoga Aa Gym bisa memahami karena banyak umat yang mengaguminya dan tidak rela melihat tokoh agama terlibat terlalu jauh dalam iklan layanan pemerintah versi Depkominfo.
Interpretasi publik sah-sah saja. Iklan itu memang menafikan wacana publik tentang alternatif kebijakan seperti penaikan cukai rokok; peningkatan pajak bagi kelompok dan barang mewah tertentu; penuntasan sita harta koruptor kakap, kasus BLBI sampai Pertamina; bahkan ke usulan penaikan bertahap harga BBM.

Tiada maaf
Saya mencatat tidak ada ”permohonan maaf” dari iklan layanan pemerintah soal kenaikan harga BBM. Tampaknya pemerintah merasa tidak pernah—langsung atau tidak—memelihara harapan rakyat pada masa kampanye dulu, pemerintah tak akan menaikkan harga minyak tanah sampai begitu tinggi!
Apa yang terjadi kini, uang makan kuli proyek tidak cukup untuk membeli nasi dengan lauk telur, atau rakyat yang mengambil kayu nisan kuburan untuk dijadikan kayu bakar, sepenuhnya salah rakyat sendiri; karena ingin melihat perubahan, tanpa tahu apakah perubahan ke arah kemajuan atau kemunduran.
Semoga SBY mendapat spirit bersikap tegas sebagai presiden pilihan 60 persen rakyat Indonesia (di luar golput) untuk tidak mau didikte IMF yang terbukti keliru resepnya mengatasi krisis ekonomi 1997-1998, dan malah mendesak pembuatan Undang Undang Migas yang mengikat kita awal November nanti, harga BBM di Indonesia harus mendekati harga minyak dunia.
SBY harus mampu mengatakan ”tidak” pada gagasan atau formula orang di sekitarnya yang mungkin lebih pro perusahaan minyak asing yang sudah siap-siap membuka jaringan pompa bensin di Indonesia daripada pro rakyat kecil yang kini mulai sibuk mengumpulkan kayu bakar.
***
Artikel oleh: Effendi Gazali, Koordinator Program Master Manajemen Komunikasi Politik UI

Korupsi, Lain di China Lain di Indonesia

Pagi ini saya sempat bergidik tatkala membuka sebuah e-mail yang mampir di mailbox. Penjelasan dalam e-mail tersebut singkat, eksekusi sebuah keluarga terpidana korupsi di China. Betapa tidak menyeramkan, ada empat foto yang saya terima, masing-masing foto menggambarkan adegan dramatis seluruh anggota keluarga diikat, digiring, dan dibariskan oleh sepasukan tentara. Setelah itu satu per satu anggota keluarga apes tersebut ditembak mati, bahkan ada yang isi kepalanya sampai teburai timah panas yang ditembakkan dari jarak teramat dekat.
Saya tidak ingin berlama-lama berbagi cerita mengenai kengerian yang ditimbulkan setelah melihat foto-foto tersebut. Toh itu hanya akan membuat perut mual mules.
Saya lebih tertarik mencermati pesan yang melatarbelakangi beredarnya foto tersebut di dunia maya. Yakni keinginan si pengirim agar para penerima foto sudi membandingkan perbedaan “ibarat bumi dan langit” antara China dengan Indonesia dalam hal hukuman bagi para koruptor. Di China, siapa pun yang punya peluang berbuat korupsi pasti sudah dibekali semangat baja dan kehilangan urat takutnya jika dia tetap nekat melakukan korupsi. Tak heran, hukuman atas pelaku korupsi di China terbukti sangat ampuh meredam perilaku korup karena menimbulkan efek jera yang sangat efektif. Nasib koruptor yang tebukti bersalah sangat jelas seterang siang hari, yakni kepala pecah didor sepasukan petugas.
Lain di China lain pula di Indonesia. Korupsi di sini bukan hal menakutkan karena tidak ada sanksi yang tegas. Bahkan, alih-laih dicap sebagai perbuatan terkutuk dan memalukan, dalam beberapa kasus korupsi di sini justru menjadi tindakan yang prestisius, karena tersangka dan terpidana kasus korupsi bisa berubah menjadi selebritis, dikawal kesana kemari, diliput media massa tengah berbaring di sebuah rumah sakit mewah, dikalungi bunga pejabat daerah, dan hal lainnya. Koruptor di sini pada lain kesempatan juga bisa berganti baju menjadi pemilik yayasan yang menyantuni anak yatim, tokoh masyarakat yang getol membangun tempat ibadah, atau anggota dewan yang terhormat.
Kalaupun ada koruptor yang disidang, ujung perkara mudah ditebak, pasti akan berakhir “happy ending” minimal bagi para pihak terkait: terdakwa, hakim, jaksa, polisi, dan tentu saja media massa. Yang terakhir ini kerap memperlakukan terdakwa korupsi sebagai pihak yang tidak perlu dikucilkan meski perilakunya jelas-jelas korup. Kalau ada kesempatan, media massa tetap saja mengutip komentar koruptor untuk kasus-kasus tertentu.
Padahal, banyak yang sudah berteriak meyakinkan bahwa penyebab terpuruknya bangsa Indonesia melulu disebabkan perilaku korup para pejabat pemerintah yang menginjak-injak amanat rakyat, yakni mengawal upaya mulia menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur bagi seluruh bangsa.
Alhasil, apa yang kerap dilontarkan pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai upaya pemberantasan korupsi hingga kini baru sebatas bualan di bibir saja. Sebuah ungkapan yang sejak sangat lama kehilangan makna.
***
Abah Epoy 10 Oktober 2005

Saya iba menyaksikan Aa Gym

IKLAN apologi pemerintah atas ketidakberdayaan menyejahterakan rakyatnya yang jatuh miskin akibat tingginya harga BBM yang diperagakan Ustadz Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) di televisi belakangan ini membuat saya jatuh iba kepada Aa Gym.
Mengapa Aa yang sudah sangat terkenal dan dikagumi khalayak luas mau-maunya menerima “order” dari Pemerintah (Depkominfo) untuk menjadi model iklan apologi yg sama sekali tidak kreatif itu? Bukankah nilai moral yang selalu didengungkan Aa selama ini mengajarkan kita untuk selalu kritis terhadap ketidakadilan?
Melambungnya harga BBM memang sebuah keharusan karena Indonesia adalah negara pengimpor BBM. Tanah yang kaya akan kandungan minyak dan gas bumi faktanya tidak bisa digunakan langsung, melainkan harus diekspor dulu oleh sederet perusahaan minyak asing yang mendapat hak eksplorasi isi perut bumi Indonesia dari pemerintah. Mereka antara lain Mobil Oil, Caltex, Beyond Petroleum (BP), Exxon, Freeport, Newmont, dsb. Kemudian untuk kebutuhan domestik kita harus mengimpor BBM siap pakai dengan harga yang jelas lebih mahal. Sementara Pertamina yang sejatinya menjadi garda depan dalam mengamankan kebutuhan domestik cukup puas berperan sebagai makelar berperut tambun yang tahun ke tahun sibuk menggendutkan perut sendiri, tidak peduli perutnya ternyata hanya berisi timbunan lemak berupa korupsi, kolusi, nepotisme, mark-up, dsb. Jauh bumi dengan langit jika Pertamina disandingkan dengan perusahaan sejenis di negeri jiran bernama Petronas. Ini informasi sederhana yang saya pahami dari media massa.
Masalahnya, yang membuat rakyat lama hidup menderita bukan semata harga BBM yang tinggi. Akan tetapi karena pemerintah tidak pernah berpihak kepada rakyat kebanyakan. Buktinya, hingga kini pemerintah tidak sudi menegakkan hukum, memberantas korupsi, yang nyata-nyata menyebabkan ekonomi biaya tinggi, sehingga dana untuk pendidikan, kesejahteraan, subsidi orang miskin nyaris nihil dalam APBN tahun ke tahun.
Kalau mau lebih cerdik, Aa Gym mestinya menjadi model iklan ajakan memberantas korupsi, kolusi, nepotisme. Bukannya iklan ajakan kepada rakyat miskin untuk “nrimo” atas ketidakbecusan pemerintah memerhatikan nasib mereka. Padahal rakyat kecil mah tidak perlu disuruh oleh tokoh sekelas AaGym juga sudah "nrimo". Lha, mau "nggak nrimo" bagaimana wong sudah tidak ada lagi tenaga buat berteriak? Alhasil, penampilan AaGym yang masih juga jaim (jaga image) tidak mempan, hanya membuat rakyat miskin tersenyum masam. "AaGym ini ngomong apa sih," begitu kira-kira tanggapan rakyat miskin menyaksikan AaGym di layar teve tetangga.
Mohon maaf Aa, rakyat miskin tidak perlu diajari bagaimana caranya bersabar. Karena bersabar bagi rakyat miskin sudah menjadi menu sehari-hari.
***
Abah Epoy 10 Oktober 2005

Menteri Tidak Becus, Mengapa Harus Dipertahankan?

Pertanyaan ini pantas dilontarkan kepada penguasa Indonesia saat ini, yakni Soesilo Bambang Yudhoyono atau lazim disebut dengan singkatan tiga huruf: SBY. Orang semua mafhum, SBY kini memimpin Kabinet yang di awal pembentukannya setahun lalu diklaim sebagai para figur dengan kemampuan di atas rata-rata. Nah, karena selama setahun ini Kabinet tersebut tidak menunjukkan kinerja yang bagus, boleh dong kami sebagai rakyat menyoal keberadaan mereka di Kabinet. Masih layakkah mereka menjadi nahkoda di departemen atau instansi pemerintahan saat ini, mengingat kondisi perekonomian sebagian besar rakyat tidak semakin membaik?
Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, misalnya, sebelum menjadi menteri dia adalah pengusaha yang juga sempat memimpin Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia. Aburizal yang di media massa kerap disebut Ical juga pengusaha yang tidak terlalu buruk. Antara lain dia mau menyelesaikan utang perusahaan yang dulu sempat mengharumkan namanya, Bakrie Brothers.
Akan tetapi kita sama-sama menyaksikan, Ical yang cukup jago berbisnis ternyata juga dibuat mati angin oleh ruwetnya persoalan ekonomi Indonesia. Alih-alih memimpin koordinasi tim ekonomi Kabinet, dia malah kerap membuat pernyataan blunder alias menampar muka sendiri. Belum lama ini di hadapan media massa Ical sesumbar bahwa dia optimistis angka inflasi 2005 tidak akan sampai dua digit, artinya di bawah 10 persen. Sementara keadaan saat ini inflasi justru sedang merayap mendekati 10 persen. Padahal, tahun 2005 masih akan melewati tiga bulan lagi, yakni Oktober, November, Desember.
Belum kering lidah Ical bilang begitu, muncul bantahan dari Bank Indonesia (BI), bahwa inflasi tahun ini kemungkinan menembus 12 persen. Pernyataan BI melalui Gubernurnya, Burhanuddin Abdullah, ini sejalan dengan komentar sejawat Ical di Kabinet, Sri Mulyani yang tengah menjadi Kepala Bappenas, bahwa inflasi satu digit nyaris mustahil.
Lha, mestinya kan mereka bukan orang yang asing satu sama lain, mengapa harus melontarkan pernyataan yang berbeda satu sama lain? Apalagi hal itu berkaitan erat dengan asumsi-asumsi yang akan dijadikan rujukan dalam setiap pembuatan kebijakan ekonomi oleh pemerintah.
Yang muncul ke permukaan adalah kenyataan bahwa Ical ternyata gagap dalam menyampaikan tren ekonomi makro di negeri ini hatta dia adalah koordinator bidang ekonomi di kabinet. Yang dibaca oleh orang awam adalah Ical tengah mempertontonkan dagelan ketoprak, yakni mengibur tanpa harus peduli substansi pesan. Terserah, yang penting rakyat terhibur meskipun pada saat yang sama rakyat juga terkibul. Padahal, orang bodoh sekalipun sadar yang namanya kenaikan harga BBM hingga seratus persen pasti akan melambungkan harga-harga segala barang kebutuhan. Kalau ini terjadi maka nilai mata uang pun akan banyak tergerus. Gejala apa ini namanya kalau bukan inflasi? Lalu, mengapa anda masih juga tega dan ngotot mengatakan inflasi tetap satu digit, Ical?
Ical juga melontarkan pernyataan bodoh saat pemerintah mengumumkan kenaikan harga gas untuk konsumsi rumah tangga. Waktu itu dia bilang, gas adalah bahan bakar untuk kalangan menengah ke atas, orang miskin tidak akan mampu beli gas. "Kalau tidak sanggup beli gas, ya pakai minyak tanah saja," ujarnya waktu itu. Ini jelas pernyataan bodoh, karena orang sekarang tahu persis minyak tanah pun di samping tidak murah, juga langka. Bagaimana bisa menawarkan minyak tanah yang mahal dan langka sebagai pengganti gas yang juga mahal? Bodoh sekali kalau mengikuti saran Ical, tidak membeli gas, tapi kemudian keliling kota membawa jerigen untuk mencari minyak tanah yang langka dengan harga dua kali lipat dari yang diputuskan pemerintah. Jelas komentar itu muncul dari ketidakpahaman Ical akan kondisi ril di lapangan, bahwa rakyat sejatinya sudah buang waktu banyak untuk menyaksikan polah para menteri khususnya Ical yang tidak bermutu.
Ah, keterlaluan SBY kalau menteri dengan kualitas seperti Ical tetap dipertahankan. Saya sendiri sejak awal meragukan, mengapa orang yang mengurus perusahaan milik sendiri saja tidak becus kok ya diserahi tanggung jawab mengurus ekonomi negara? Akan tetapi keheranan saya buru-buru mendapat jawabannya ketika saya teringat informasi setahun lalu, bahwa Ical adalah salah satu penyandang dana terbesar dalam kampanye SBY-JK untuk menggapai kursi RI-1.
Itu baru bicara satu orang dari satu perspektif. Masih ada angle lain tentang Ical. Belum lagi kalau kita bahas performance menteri lainnya. Belum lagi kalau kita bahas upaya pemberantasan korupsi yang masih jalan di tempat. Sebaliknya koruptor baru bermunculan bahkan lebih ganas dan terang-terangan, tidak di instansi pemerintah tidak di gedung DPR. Belum lagi kalau kita bahas sepak terjang mitra SBY, JK atau Jusuf Kalla. Yang satu ini terakhir juga jalan-jalan ke Afrika Selatan mengajak kerabatnya dari Makassar hingga 70 orang lebih dibiayai negara untuk bertemu dengan warga Afsel keturunan Makassar yang jadi ulama di sana. Ini murni perjalanan romantisme beraroma sektarian tapi diselubungi sentimen nasionalisme.
Tapi, ah, sudahlah. Toh SBY juga berkali-kali bilang sudah tidak peduli lagi dengan penilaian masyarakat tentang performance dirinya.
***
Abah Epoy 5 Oktober 2005

Involusi Kultural

Ini istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Betapa tidak, tatkala semua bidang di negeri ini mengalami keterpurukan, mereka yang diserahi wewenang untuk membawa bangsa keluar dari kubangan krisis multidimensi justru masih berasyik masyuk dengan syahwat kekuasaan paling primitif, sibuk mempertahankan kedudukan dan menumpuk harta. Tidak peduli rakyat yang menyerahkan mandat kekuasaan kepada mereka lehernya tidak bisa lagi tegak akibat terus menerus didera beragam nista. Pendidikan mahal, harga-harga tinggi, pengangguran, kriminalitas yang semakin mengganas, busung lapar, dan catatan kelam lainnya. Untuk jangka panjang pun anak-cucu di negeri ini akan jauh lebih menderita bukan karena kekayaan alam yang sudah diobral cukong monopolis, melainkan juga karena harus menanggung pembayaran utang luar negeri yang segunung.
Lihat saja lagak gaya pemerintah, mulai dari presiden hingga aparat di kelurahan yang masih bermental priyayi, harus serba dilayani. Simak aparat hukum, baik itu polisi, jaksa, hakim, atau sejawat swasta mereka para pokrol bambu, yang masih hidup dalam paradigma lama menjadikan hukum dan keadilan sebagai barang dagangan di pasar yang sangat kompetitif.
Belum lagi perilaku memalukan orangtua berkelakuan taman kanak-kanak yang berkantor di Senayan. Bukannya menjalankan fungsi kontrol atas perilaku eksekutif, orang-orang partai yang tubuhnya biasa tertutup jas warna gelap lengkap dengan dasi itu malah terus menerus merengek mengaharap pengertian semua pihak agar merestui kenaikan gajinya menjadi lebih dari Rp50juta per bulan dari sebelumnya sekitar Rp28juta per bulan. Pentolannya juga "sami mawon", seperti polisi cepek maksa agar gajinya jadi Rp82juta dari semula Rp40juta per bulan.
Sudah begitu, para wartawan juga dengan entengnya tetap saja menjadikan para punggawa sebagai narasumber berita mereka, yang harus ditelan jelata sebagai sebuah kebenaran. Apa yang muncul di media massa yang sejatinya menjadi cermin dinamika bangsa justru hanya menjadi etalase busa mulut penguasa yang berjanji akan giat memberantas korupsi, akan menyejahterakan rakyat, memberikan pendidikan murah, menyediakan lapangan kerja, dan sederet obralan usang membosankan lainnya.
Namanya juga involusi, keadaan ini hanya bisa diredam dengan lawan katanya, yakni REVOLUSI. Tapi, siapa ya yang akan bersedia menggerakkan dan melaksanakan revolusi, sementara saat ini semua pihak tidak memiliki waktu lagi karena sudah sangat disibukkan dengan kerja keras agar bisa tetap makan, bisa menyekolahkan anak, menghindari busung lapar, menyuap aparat agar bebas dari ruwetnya birokrasi, dll.
So What Gitu Loh...
***
Abah Epoy 19 Agustus 2005

Indonesia dalam Perang Modern

Pengantar Redaksi
INI merupakan artikel terakhir almarhum Prof Dr Mubyarto yang meninggal dunia hari Selasa, 24 Mei 2005, di Yogyakarta. Artikel ini belum sempat termuat di halaman khusus Opini "Kompas" karena isu iklan Freedom Institute sudah lewat momennya. Namun, mengingat ada sisi-sisi pemikiran almarhum di dalam tulisan ini yang masih relevan dengan situasi Indonesia dewasa ini, maka kami turunkan sebagai penghormatan terakhir terhadap almarhum.
***
SAYA sedih membaca iklan besar dalam harian Kompas tanggal 26 Februari 2005 halaman 9 berjudul "Mengapa Kami Mendukung Pengurangan Subsidi BBM?"
IKLAN ini hebatnya didukung 26 "tokoh nasional". Isi atau materi iklan berasal dari hasil studi LPEM FE-UI tentang "dampak kenaikan BBM terhadap kemiskinan" yang jumlahnya akan sedikit naik dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 30 persen dari 16,25 persen menjadi 16,43 persen, tetapi melalui "dana kompensasi pengurangan subsidi" yang direncanakan akan mampu menurunkan kemiskinan menjadi 13,87 persen.
Yang tidak biasa adalah mengiklankan hasil penelitian LPEM-UI sedemikian rupa sehingga tokoh-tokoh yang namanya disebut dalam iklan 100 persen percaya cara-cara dan hasil perhitungan dampak kenaikan BBM 30 persen dan kemudian juga percaya penuh efektivitas rencana dana kompensasi, yang dalam iklan justru tidak disebutkan jumlahnya.
Di masa lalu kami pernah melaksanakan penelitian di banyak daerah, dan tidak ada kecualinya, pembagian beras untuk rakyat miskin (raskin) tidak mencapai sasaran penduduk miskin karena raskin ini dibagi rata (dumdil) kepada seluruh warga kampung dan desa. Akibatnya, program raskin dalam teori menyatakan pembagian beras 20kg/keluarga/bulan, tetapi dalam kenyataan yang diterima keluarga miskin hanya 5-6kg/bulan/keluarga. Yang sangat menyedihkan kami adalah mengapa 36 tokoh kita mendukung iklan yang berdasarkan penelitian terbukti tidak benar. Kami menaruh curiga jangan-jangan 36 tokoh ini tidak semuanya paham apa yang didukungnya, tetapi sekadar beramai-ramai menyatakan "solidaritas" pada keinginan rekan-rekan dari Freedom Institute.
Kesedihan kami yang kedua adalah kesan yang ingin diberikan iklan bahwa karena iklan ini didukung oleh tokoh-tokoh, maka tokoh-tokoh lain di luar itu, yang tidak mendukung, termasuk bukan tokoh. Kadang-kadang mereka menamakan pakar yang bukan golongan mereka sebagai pakar "populis murahan" yang tidak pantas disebut pakar. Alangkah menggelikan.

Subsidi
Namun, saya gembira iklan pengurangan subsidi BBM tidak sepenuhnya menganggap subsidi sebagai "barang yang haram", tetapi sekadar dianggap "kebijakan yang keliru dari masa lalu". Tetapi justru di sinilah kelemahan "pesan" iklan tersebut. Di satu pihak subsidi BBM harus dikurangi (tidak dihapus), tetapi di pihak lain tanpa secara eksplisit mengakuinya, pemerintah sesungguhnya tetap ingin membela dan mempertahankan subsidi yang dianggap tidak bisa dihindarkan, dan oleh karenanya harus dianggap adil.
Semua tokoh kita termasuk tokoh pemasang iklan kiranya tahu, dalam APBN kita sekarang ada pos pengeluaran sekitar Rp 60 triliun per tahun yang merupakan pos pembayaran bunga kepada bank-bank rekap sekaligus kepada sekitar 14.000 orang terkaya di Indonesia yang memiliki deposito di atas Rp 5 miliar. Subsidi bunga kepada pemilik modal yang harus ditanggung rakyat termasuk penduduk miskin dianggap "adil" karena kalau tidak dibayar maka orang-orang kaya dikhawatirkan akan melarikan dananya ke luar negeri, khususnya ke Singapura.
Jika 36 tokoh ini menganggap subsidi pada orang-orang kaya ini adalah "wajar", sebaliknya rupanya mereka berpendapat subsidi kepada BBM "keliru". Tentu saja masyarakat luas ingin mengetahui konsistensi pemikiran tokoh-tokoh kita ini.

Rp 200 miliar per hari?
Perhitungan LPEM-UI bahwa pada harga minyak dunia sekarang subsidi BBM akan mencapai Rp 70 triliun atau Rp 200 miliar per hari sungguh "mendirikan bulu roma". Apakah ini merupakan perhitungan yang sudah benar? Ternyata tidak, karena di sini dipakai asumsi Indonesia adalah 100 persen pengimpor minyak, padahal kenyataannya 60 persen produksi minyak Indonesia yang 1,1 juta barrel per hari (seharga 19,6 miliar dollar AS) diekspor. Artinya, iklan yang menyatakan subsidi Rp 70 triliun adalah bukan fakta, tetapi "karangan", yaitu perhitungan di atas kertas "seandainya" Indonesia sama sekali bukan produsen minyak.
Mengapa 36 tokoh ini menggunakan cara berpikir yang "membohongi" masyarakat awam? Jika harga ekspor minyak kita di pasar dunia naik sampai 2 kali lipat, mengapa kita abaikan kenaikan penerimaan devisa kita dan hanya kita hitung kenaikan pembayaran untuk minyak yang sebenarnya tidak seluruhnya kita impor?
Alangkah tepat kekhawatiran Adam Smith tentang perilaku pengusaha dan pemerintah yang dalam teori maupun dalam praktik sudah biasa membohongi masyarakat
Laws and government may be considered… as a combination of the rich to oppress the poor… Merchants and manufacturer are an order of (people), whose interest is never exactly the same with that of the public, and who accordingly have upon many occasions, both deceived and oppressed it.
Kalau ungkapan Smith ini tidak terlalu sering dikutip pakar-pakar ekonomi, ungkapan lain yang hampir sama lebih sering kita temukan.
People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices. It is impossible indeed to prevent such meetings, by any law which either could be executed or would be consistent with liberty and justice. But though, the law cannot hinder people of the same trade from sometimes assembling together, it ought to do nothing to facilitate such assemblies, much less to render them necessary.
Dari kutipan-kutipan ini kiranya sulit dibantah kecenderungan ekonomi Indonesia kini menyerupai kondisi yang diamati Adam Smith di Inggris 229 tahun yang lalu. Namun, kondisi kita sekarang di Indonesia jauh lebih sulit dan mengkhawatirkan karena banyak tokoh kita justru telah berpihak pada mereka, yaitu pada persekongkolan antara pemerintah dan pengusaha-pengusaha kaya, yang keduanya menganut faham neoliberal dan neokapitalis.

Ala Seskoad
Mungkin belum banyak di antara 36 tokoh-tokoh kita tersebut yang membaca buku baru terbitan Seskoad Bandung berjudul Bangsa Indonesia Terjebak Perang Modern (Desember 2004). Dalam buku ini Jenderal Ryamizard Ryacudu, KSAD yang baru diganti, mengingatkan bahwa bangsa Indonesia saat ini telah berada dalam jebakan "Perang Modern".
Jebakan Perang Modern ini dimulai dengan krisis moneter 1997/1998 yang cepat berubah menjadi krisis multidimensi sampai sekarang. Krisis multidimensi ini, menurut kami, merupakan "peringatan" sekaligus "ujian" Tuhan pada bangsa Indonesia menjelang satu abad Kabangkitan Nasional 2008.
Di tengah-tengah tekanan yang begitu keras terhadap negara kita, yang diawali dengan penggoyangan sektor moneter, kemudian meluas ke sektor ekonomi riil dan selanjutnya berkembang menjadi krisis kepercayaan dan krisis politik, serta krisis budaya, justru disikapi oleh para elite politik dan beberapa kelompok kepentingan di dalam negeri untuk mengambil kesempatan demi kepentingan pribadi dan kelompok-kelompoknya, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar dalam jangkauan jauh ke depan (Try Sutrisno, halaman 85).
Keterjebakan kita pada Perang Modern rupanya tidak disadari oleh para elite kita karena kesilauan mereka pada faham luar yang menyerang.
Akibat dari serangan dahsyat tersebut "elit" kita terpecah menjadi 3 kelompok, yaitu (Ryamizard R.C., hal xi): (1) Tidak tahu apa yang sedang terjadi (masyarakat awam); (2) Tahu, tetapi tidak sadar, atau tidak menyadari bahwa bangsa ini telah berada dalam jebakan pihak musuh/asing (kebanyakan kaum intelektual); (3) Tahu, sadar, tetapi berkhianat menjadi agen asing (komprador).
Apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari jebakan perang modern ini? Jawabannya pada hemat kami sangat sederhana, yaitu "kembali ke semangat Sumpah Pemuda 1928, ketika seluruh pemuda-pemudi dari berbagai daerah di Indonesia bertekad menyingkirkan perbedaan-perbedaan di antara mereka untuk bersatu". Hanya dengan bersatu Indonesia bisa merdeka. Dan hanya dengan merdeka Indonesia dapat bebas dari kemiskinan, kedunguan, dan keserakahan. Inilah musuh Indonesia tahun 1928 dan inilah juga musuh yang kita hadapi sekarang.
Faktor pemersatu berikutnya adalah Pancasila yang diterima bulat oleh para perintis kemerdekaan pendiri negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kemudian menyelamatkannya dari pengkhianatan PKI tahun 1965. Kini Indonesia dalam ancaman besar menghadapi musuh lama yang berpakaian modern, yaitu neoliberalisme, neokolonialisme, dan neoimperialisme. Neolib, Neokol, dan Neoim merajalela karena sebagian elite kita lebih percaya pada faham-faham "musuh" dari luar ketimbang Pancasila, faham dan ideologi kita sendiri.
Seratus tahun lalu (1905), ketika kemiskinan rakyat Indonesia memuncak, pemerintah penjajah Belanda berusaha mengambil hati rakyat Indonesia dengan menerapkan Politik Etik, yaitu edukasi, irigasi, dan emigrasi. Tetapi yang kemudian terjadi adalah persekongkolan antara pemerintah penjajah dan kelompok kapitalis yang membajak kebijakan balas budi itu untuk kepentingan mereka sendiri. Siapa pun kini, 100 tahun kemudian, dapat melihat dan merasakan gejala yang sama, yaitu persekongkolan kapitalis dan pemerintah untuk membohongi dan menindas si miskin seperti yang ditunjuk dengan amat jelas oleh Adam Smith di atas. "Perang Modern" tidak sekadar sedang mengancam dan menjebak bangsa Indonesia, tetapi memang sedang berlangsung seru. Hanya persatuan dan kesatuan bangsa akan mampu mengalahkan musuh.
***
Oleh: Mubyarto, Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM Yogyakarta (KOMPAS 26/05/05)

Menyoal "Iklan Layanan Pemerintah"

IKLAN satu halaman penuh Freedom Institute, Center for Democracy, Nationalism, and Market Economy Studies, "Mengapa Kami Mendukung Pengurangan Subsidi BBM?" (Kompas, 26/2) menarik didiskusikan lebih lanjut. Alasannya, kalkulasi ekonomi yang dipaparkan sebagai materi iklan meski tampak amat rasional, belum tentu sesuai dengan realitas yang dibutuhkan masyarakat. Sepertinya masuk akal, tetapi dapat membawa akibat yang menyesatkan.
Idealnya, rasionalitas sejalan dengan kebutuhan masyarakat sehingga setiap problem yang dihadapi masyarakat bisa dikalkulasi dan dicari jalan keluarnya. Kenyataannya, problem yang dihadapi masyarakat selalu kompleks dan sulit bisa dipahami secara linear. Oleh karena itu, ketidaksesuaian antara rasionalitas dan kebutuhan masyarakat menjadi hal biasa. Jika yang rasional sejalan dengan realitas, tentu tak ada kritik terhadap paradigma Newtonian-Cartesian. Itu yang pertama.
Kedua, data hasil kajian LPEM-FEUI tentang dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia-yang disertakan untuk "membunyikan" materi iklan-amat potensial menipu khalayak. Pada faktanya, naik turunnya jumlah penduduk miskin di suatu negara, tak selalu terkait kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, apalagi hanya satu sektor (misalnya subsidi BBM). Menurut kajian Amartya Sen, ekonom asal India peraih hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 1998, grafik kesejahteraan (pertumbuhan ekonomi) justru terkait tinggi rendahnya kebebasan politik yang dinikmati rakyat dalam suatu negara.
Menurut Sen, banyak kalangan salah paham mengenai kemiskinan, miskin hanya dipahami sebatas lack of income (kekurangan pendapatan). Padahal, kurangnya pendapatan hanya konsekuensi dari kurangnya kemampuan (lack of capability) dan kurangnya kesempatan (lack of opportunity). Seseorang menjadi miskin, menurut Sen, terutama karena kemampuan pada dirinya tak diberi ruang untuk diaktualisasikan. Pandangan Sen ini bukan hanya didasarkan hasil kajian di ruang akademis, tetapi studi empiris.
Ketiga, dalam iklan disebutkan, pengurangan subsidi BBM akan dikompensasikan untuk beasiswa pendidikan, perbaikan sarana kesehatan, dan bantuan beras murah. Ada kesan, beasiswa pendidikan, perbaikan sarana kesehatan, dan bantuan beras murah hanya bisa dilakukan dengan baik jika pemerintah mengurangi subsidi BBM. Padahal, kenyataan tidak demikian, karena semua itu adalah tugas pemerintah. Ada-tidaknya pengurangan subsidi BBM adalah kewajiban pemerintah menolong rakyatnya. Dan dalam melaksanakan kewajiban ini, perlu dicari cara yang kreatif tanpa harus menyakiti hati rakyat. Benarkah menaikkan harga BBM ibarat menelan pil yang terasa pahit tetapi menyembuhkan?
SELAIN ketiga hal itu, pencantuman sejumlah cendekiawan dan tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM)-antara lain Franz Magnis-Suseno, Goenawan Mohamad, Todung Mulya Lubis, Hamid Basyaib, dan Ulil Abshar-Abdalla-akan merugikan kredibilitas cendekiawan umumnya. Kalaupun yang disampaikan dalam iklan itu benar, apakah perlu mencantumkan nama cendekiawan sebagai penguat. Apalagi jika secara substantif isinya belum tentu benar.
Kita menginginkan cendekiawan dan LSM senantiasa menyuarakan kepentingan rakyat, meski kita yakin apa yang menjadi kepentingan rakyat-sebagaimana kepentingan pemerintah dan pemilik modal-belum tentu benar. Karena itu, kita bisa memahami dan tidak keberatan (malah senang) saat sejumlah cendekiawan dan LSM tercantum namanya dalam iklan layanan masyarakat.
Contoh, dalam kasus pertikaian antara Tempo versus Tommy Winata, kita senang saat banyak (aktivis) LSM dan cendekiawan yang membela Tempo meski belum tentu Tempo ada di pihak yang benar. Dalam hal ini, yang mereka bela bukan Tempo sebagai institusi, tetapi media yang bisa menyalurkan aspirasi masyarakat. Maka, ketika sejumlah cendekiawan dan aktivis LSM tercantum namanya dalam-meminjam istilah Farid Gaban-"iklan layanan pemerintah", tentu akan memunculkan kembali perdebatan klasik mengenai makna "pengkhianatan kaum intelektual".
Selain itu, pencantuman nama sejumlah cendekiawan pada "iklan layanan pemerintah" telah menjerumuskan mereka pada kerancuan berpikir yang disebut pakar komunikasi Jalaluddin Rakhmat (1999) sebagai argumentum ad verecundian. Yakni berargumen dengan menggunakan otoritas, meski otoritas itu tidak relevan atau ambigu.
Mereka yang tercantum dalam iklan itu mempunyai otoritas tinggi (meski tidak semuanya) dalam bidang ilmu dan keahlian masing-masing: ada ahli filsafat, ahli hukum, pakar politik, pakar agama, dan lain-lain.
Tetapi apa relevansi pencantuman nama mereka untuk iklan yang mendukung pengurangan subsidi BBM yang berarti legitimasi bagi keabsahan kenaikan harga BBM?
Memang, bisa saja diajukan argumen bahwa persoalan pengurangan subsidi BBM tidak hanya terkait masalah ekonomi, tetapi terkait hajat hidup orang banyak. Karena dampak dari kebijakan pengurangan subsidi BBM itu menyentuh beragam kebutuhan masyarakat, maka para ahli di bidang filsafat, hukum, politik, dan kebudayaan ikut mendukungnya.
Jika demikian, berarti iklan itu telah menjebak mereka pada kesalahan berpikir yang lain, yakni fallacy of misplaced concretness (upaya mengonkretkan sesuatu yang pada dasarnya abstrak), dan fallacy of dramatic instance (penggunaan satu dua kasus untuk mendukung argumen yang bersifat umum).
SEJAK iklan pengurangan subsidi BBM muncul di media, banyak kalangan mengkritiknya sebagai penyesatan opini publik. Karena dianggap menyesatkan, Departemen Komunikasi dan Informatika-yang menyampaikan iklan itu-dikecam keras dan menjadi sasaran demonstrasi aktivis mahasiswa. Tak hanya di ranah publik, di parlemen yang eksklusif pun kebijakan pengurangan subsidi BBM menyulut perdebatan. Beberapa anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) bahkan akan menggalang dukungan untuk mengajukan hak angket kepada pemerintah.
Sementara itu, sejak Desember 2004, harga-harga kebutuhan pokok beranjak naik, mulai 4 persen hingga 60 persen (Tempo Interaktif, 7/12/2004 dan 26/2/2005). Meski kenaikan harga itu tak selalu berkaitan dengan pengurangan subsidi BBM, namun kenaikan harga BBM sudah pasti akan berdampak langsung pada kenaikan harga bahan pokok dan tarif angkutan umum, dua hal yang menjadi kebutuhan sehari-hari rakyat di negeri ini.
Artinya, pengurangan subsidi BBM pasti akan semakin menyulitkan rakyat. Sementara kompensasinya (beasiswa pendidikan, perbaikan sarana kesehatan, dan bantuan beras murah) belum tentu bisa diwujudkan dengan benar. Karena itu, pemerintah harus kerja keras agar kompensasi kenaikan harga BBM tak sekadar menjadi angin surga di telinga rakyat. Masih banyaknya koruptor dan pejabat bermoral bejat di negeri ini, bukan tidak mungkin, akan menjadikan dana kompensasi sebagai lahan korupsi.
***
Oleh: Abd Rohim Ghazali Direktur Eksekutif MAARIF Institute; Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (KOMPAS 02/03/05)

Kesusahan di Balik Kenaikan BBM

MENARIK mencermati iklan satu halaman pada Kompas (26/2/ 2005) lalu. Di sana, beberapa tokoh yang memiliki integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi mendukung kebijakan kenaikan harga BBM.
Dengan tajuk: "Mengapa Kami Mendukung Pengurangan Subsidi BBM", para tokoh yang tergabung dalam dan disponsori oleh Freedom Institute ini pada intinya mendukung pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang berarti adalah mendukung pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang selama ini senantiasa mengundang kontroversi tersendiri.
Maklum, dampak yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM ini senantiasa meluas dan kompleks. Lihat saja fenomena yang terjadi. Belum lagi harga BBM dinaikkan, harga kebutuhan pokok sehari-hari langsung meroket naik. Penyebabnya, bisa efek psikologis, atau ada beberapa oknum/pihak yang berupaya "mencuri start" dalam kompetisi "kenaikan harga" sehingga tidak kecolongan dengan yang lain. Inilah fenomena yang riil, yang senantiasa terjadi pra, selama, dan pascakenaikan harga BBM.
Tak heran kalau resistensi segenap komponen masyarakat demikian besarnya. Ada pihak yang tidak setuju dengan kenaikan BBM ini, di antaranya adalah kalangan kampus/mahasiswa, pelaku industri dan penyedia jasa yang sarat dengan BBM, serta ada beberapa pihak yang setuju dan mendukung, salah satunya adalah Freedom Institute di atas. Semua wacana ini tentunya menyegarkan kita bersama. Namun, persoalan pengalihan subsidi yang berdampak pada kenaikan BBM ini ternyata tidaklah sesederhana yang kita duga bersama. Ada beberapa hal mendasar yang tampaknya perlu penanganan serius dari pemerintah.
Pemerintah dan kita semua sering menyederhanakan persoalan bahwa masalah yang dihadapi masyarakat hanya ada dua, yakni pendidikan dan kesehatan. Dan, kedua sektor itu pula yang selama ini ditekankan untuk mendapatkan pengalihan subsidi BBM. Kita tidak pernah berpikir bahwa perjuangan hidup yang paling berat sebenarnya adalah upaya masyarakat kecil untuk meniti kehidupan sehari-hari. Kebutuhan mendasar akan pangan, sandang, dan papan inilah yang sering luput dari perhatian kita.
Sektor pendidikan dan kesehatan, bagi masyarakat kecil memang sangat penting. Namun, jika kita telisik lebih mendalam, maka persoalan yang dihadapi masyarakat kecil tidaklah sesederhana itu. Bagi mereka, komponen biaya sekolah dan kesehatan, selama ini ternyata mengambil porsi yang tidak terlalu signifikan (kecil) jika dibandingkan dengan pengeluaran rutin untuk membeli berbagai bahan kebutuhan pokok sehari-hari.
Sebut saja misalnya, untuk membeli bahan-bahan keperluan sehari-hari seperti beras dan lauk-pauknya, transportasi, serta seabrek kebutuhan sehari-hari, ternyata jauh mengambil porsi yang tidak kecil. Dampak kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari ini apabila dibandingkan dengan biaya pendidikan dan kesehatan tidaklah sebanding. Nah, fenomena inilah yang tampaknya perlu dipikirkan oleh pemerintah di balik pengalihan subsidi, yang mengakibatkan ketimpangan (distorsi) harga di pasar, dan berdampak pada beban di pundak masyarakat kecil.
Kenaikan harga berbagai barang dan jasa pascakenaikan BBM inilah yang semestinya menjadi isu penting, yang perlu dicarikan solusinya. Memang, fenomena ini merupakan "harga yang harus dibayar" oleh kita semua. Namun, jangan sampai beban masyarakat kecil justru semakin berat akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Pemerintah harus berupaya mencarikan solusi untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok untuk konsumsi sehari-hari dengan operasi pasar seperti beras murah, tarif bus murah, harga sandang murah, harga rumah murah dan sejenisnya. Upaya semacam ini justru jauh lebih penting daripada sekadar mengalihkan subsidi dari BBM ke sektor pendidikan dan kesehatan.
Inilah tampaknya pekerjaan rumah yang tidak ringan. Sebab, dari pengalaman kenaikan harga BBM lampau, senantiasa diikuti dengan kenaikan berbagai komoditas penting dan strategis, yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kecil. Berbagai sektor produksi dan jasa yang berkorelasi langsung dengan BBM hampir dipastikan akan meroket biayanya. Sektor transportasi misalnya, jelas akan menaikkan tarif angkutan. Dengan demikian, biaya jasa transportasi yang murah meriah mungkin tinggal kenangan karena hampir semua moda transportasi baik darat, laut, maupun udara sarat bersentuhan dengan BBM.
Begitu pula dengan semua jenis industri yang menggunakan BBM sebagai penggerak produksinya, hampir dipastikan juga akan meningkat biaya produksinya. Pada gilirannya, output produksi tersebut, yakni komoditas yang dihasilkannya, juga akan meningkat harganya. Dengan demikian, biaya untuk membeli sandang sebagai output industri yang memakai BBM juga akan semakin meningkat tajam. Impian masyarakat kecil akan harga sandang yang murah mungkin tinggal kenangan belaka.
Pun dengan berbagai komoditas yang terkait (baik langsung maupun tidak langsung) dengan bahan bangunan, hampir dipastikan akan meningkat tajam. Nah, apabila bahan baku untuk membangun rumah saja meningkat, hampir bisa dipastikan harga rumah (tempat tinggal) akan semakin meningkat tajam. Dengan demikian, sami mawon alias sama saja, bahwa impian masyarakat kecil mendapatkan tempat tinggal (rumah) murah, juga tinggal impian belaka. Mereka akan gigit jari melihat begitu mahalnya harga rumah, akibat langsung dari kenaikan harga BBM ini. Pendek kata, kenaikan harga BBM akan membuat masyarakat kecil bertambah susah.
Mungkin, para tokoh dan cerdik pandai yang disponsori Freedom Institute tidak langsung terkena dampak kenaikan harga komoditas dan jasa tersebut. Dan, benar bahwa logika makroekonomi mengatakan bahwa subsidi BBM sebesar Rp 70 triliun bisa dialokasikan untuk membangun puskesmas dan sekolah. Namun ingat, hal yang paling mendasar sebenarnya yang perlu disentuh bahwa kehidupan masyarakat yang sudah miskin hendaknya tidak dibuat bertambah miskin akibat daya beli mereka yang semakin mengecil. Dengan demikian, persoalan pengurangan dan pengalihan subsidi tidaklah sesederhana itu.
Ekonomi yang semakin sehat memang perlu ditegakkan, termasuk pemberian subsidi yang tepat sasaran. Saya setuju bahwa lambat atau cepat, pengurangan subsidi BBM memang harus dikurangi karena tidak sehat. Selain itu, fenomena ini juga menyuburkan praktik penyelundupan dan juga pemborosan energi (BBM). Namun, isu yang mengemuka hendaknya tidak hanya sebatas kenaikan harga BBM, namun juga bagaimana upaya pemerintah untuk meredam gejolak harga yang demikian fantastis. Inilah pekerjaan rumah yang sudah membentang di depan kita.
Kita semua memang perlu belajar dari masa lampau. Jangan sampai kesalahan yang sama senantiasa berulang kembali. Bagaimana pengalihan subsidi sebesar Rp 70 triliun di atas bisa benar-benar membuat masyarakat miskin semakin berkurang seperti perhitungan LPEM UI. Rasa-rasanya, tidak cukup hanya dengan sekadar meningkatkan biaya kesehatan dan pendidikan. Masyarakat harus benar-benar diberdayakan dalam segala hal, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu saja kok, sangat sederhana.…
***
Penulis: Susidarto, Anggota Masyarakat Biasa yang Terpengaruh Kenaikan Harga BBM, Tinggal di Sleman, Yogyakarta (KOMPAS 01/03/05)

The Future of Advertising

Kalau internet telah mempengaruhi hidup kita sedemikian jauh, apakah internet juga akan mempengaruhi masa depan iklan ? Begitu pertanyaan yang dilayangkan seorang pembaca kepada saya lewat e-mail belum lama ini. Saya sempat tertegun menerima pertanyaan seperti itu. Yang pasti, meledaknya bisnis dot.com lima tahun lalu memang telah membuat banyak terobosan baru tentang dunia periklanan.
Seorang praktisi periklanan belum lama ini mendongeng kepada saya tentang teknologi yang mungkin tak lama lagi akan kita nikmati. Teknologi itu bernama broadband, yang memungkinkan kita menonton televisi lewat internet. Bila hal ini terjadi maka ongkos operasional TV akan menjadi sangat murah mengingat saat ini perusahaan TV harus mengeluarkan banyak biaya untuk membangun infrastuktur mahal seperti jaringan antena pemancar.
Salah satu TV kabel Indonesia, Q Channel, kini mulai melakukan streaming programnya lewat internet yang membuat Q Channel dapat ditonton semua pemirsa di seluruh dunia. Hanya saja, jika Anda menontonnya lewat jalur internet biasa, kualitas suara dan gambarnya masih tersendat-sendat, persis pipa ledeng yang macet.
Hal ini akan berbeda jika Anda menontonnya lewat saluran internet broadband. Gambarnya akan bagus sekali. Di masa mendatang, di mana teknologi broadband semakin maju, pemancaran televisi lewat saluran internet akan menjadi sebuah realita yang bukan omong kosong. Lalu apa bedanya ? Internet memiliki satu keunggulan yang unik yaitu mass customization. Ketika menonton TV, setiap kali penayangan iklan Anda cenderung akan memindahkan saluran terutama jika Anda tidak menyukai iklannya. Hal ini tentunya akan menggangu efektivitas iklan tersebut disamping stasiun TV pun khawatir Anda akan memindahkan saluran di tengah suatu acara.
Di masa mendatang, TV yang disalurkan lewat Internet akan memiliki menu pilihan di mana Anda dapat memilih sendiri iklan yang disukai sehingga tidak perlu memindahkan saluran. Efektivitas iklan pun menjadi lebih tinggi. Sebuah konsep yang jelas-jelas sangat menarik bukan ?
Inilah konsep baru yang namanya, Marketing Permisi, atau "Permission Marketing". Sebuah konsep pemasaran yang ditulis oleh Seth Godin yang pernah menjabat Vice President Marketing, dari Yahoo ! Menurut Godin, di masa mendatang kita harus permisi kepada konsumen terlebih dahulu, dan minta ijin kepada konsumen untuk menyampaikan sebuah pesan komunikasi iklan. Karena hubungan ini, berdasarkan ijin konsumen, maka jelas efektifitasnya akan menjadi sangat tinggi.
Bukan tidak mungkin, di masa mendatang konsumen akan dibayar untuk menonton, membaca, ataupun mendengar sebuah iklan. Sekarang kalau Anda mendengar radio, sebenarnya banyak jingle iklan yang cukup indah dan enak didengar. Malah banyak jingle iklan yang dibuat berdasarkan lagu-lagu hit dunia. Di masa mendatang, ada kemungkinan lagu-lagu iklan terkenal dapat di-download dari internet. Perusahaan-perusahaan iklan mungkin akan menyediakan cd gratis yang berisi kompilasi lagu-lagu iklan terkenal. Sehingga Anda tidak lagi perlu membeli cd untuk musik di mobil atau dirumah. Lumayan bukan ?
Banyak situs internet juga menawarkan screen saver yang unik untuk komputer Anda. Semuanya kebanyakan berisi iklan. Favorit saya adalah screensaver yang berasal dari promosi-promosi iklan film block buster yang sedang hit. Di lap-top saya saat ini, saya menggunakan screen saver dari film Mission Impossible II yang saya anggap sangat keren. Produk-produk bermerek dunia seperti Coca Cola juga memiliki screen saver yang keren-keren. Anda juga mungkin berminat menciptakan screen saver yang keren dari produk Anda. Lalu Anda bisa mendistribusikannya cuma-cuma kepada seluruh klien Anda. Bila screen saver Anda cukup menarik, niscaya Anda akan mendapatkan permisi dari konsumen Anda, dan mereka akan memasangnya di komputer mereka masing-masing. Sebuah mekanisme iklan yang efektif sekali.
Bentuk iklan lainnya di masa mendatang adalah iklan dalam bentuk video game atau internet game. Menurut majalah Red Herring 20 Maret 2001, tak kurang dari 25 juta konsumen saat ini sudah aktif memainkan internet game. Saya sendiri sudah mencoba video game dari Pepsi yang disebut ’Pepsi Man’ yang cukup asyik. Situs-situs internet di masa mendatang akan menawarkan pula berbagai aneka permainan internet yang gratis yang semuanya merupakan bentuk-bentuk kreatif iklan di masa mendatang.
Bukan mustahil di masa mendatang Hollywood akan membuat film cerita yang panjangnya 2 jam namun isinya iklan semua, namun dikemas dengan sangat menarik persis seperti film cerita yang biasa. Pokoknya iklan-iklan di masa mendatang akan semakin kreatif dan tingkat interaktifnya dengan internet akan semakin tinggi.
***
Dimuat di KOMPAS 22/10/03

Rakyat Miskin Bertambah Banyak

Maraknya pemberitaan tentang busung lapar di sana-sini, bahkan hingga menelan korban jiwa, serta langkanya BBM mengingatkan saya akan iklan testimoni urgensi pencabutan subsidi BBM yang dipasang Freedom Institute di media massa beberapa waktu lalu.
Secara telanjang para ahli membeberkan betapa argumen dalam iklan tersebut banyak mengandung kelemahan di sana- sini dari segi teori, terutama teori bahwa pengurangan subsidi BBM akan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Namun, faktanya sekarang muncul begitu jelas, orang miskin di negeri ini ternyata bertambah banyak.
Tidak perlu teori rumit dari ekonom bergelar doktor yang namanya kerap dikutip media massa untuk menjelaskan mengapa ada kasus busung lapar. Karena itu sinyal sederhana, bahwa mereka lapar karena miskin. Itu saja. Rakyat miskin memang harus disubsidi oleh yang kaya, termasuk oleh negara, selama pemerintah belum mampu menyejahterakan rakyatnya.
Saya tidak tahu argumen apalagi yang akan dilontarkan Freedom Institute guna menjelaskan kondisi riil rakyat yang nyawanya harus rontok gara-gara tak mampu beli makanan.
***
Effi Harfiana
Griya Lembah Depok
DEPOK
(Surat Anda, KOMPAS 9 Juli 2005)

Freedom Institute dan BBM

PERDEBATAN tentang iklan Freedom Institute dan kenaikan BBM menjadi kian hangat ketika Rizal Mallarangeng memberikan tanggapannya (Kompas, 3/3). Saya mencoba melihatnya dari sebuah sudut pandang berbeda.
Saya terkejut saat membaca iklan Freedom Institute dengan judul besar, isinya mendukung kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan publik dengan argumen sederhana (mungkin karena iklan). Sikap ini didukung sejumlah nama besar, sebagian di antaranya saya kenal baik.
"Ada sesuatu yang salah!", itu yang muncul dalam pikiran saya seketika.
Freedom Institute yang saya kenal adalah organisasi nonpemerintah. Lembaga ini merupakan bagian dari civil society. Para pendukung yang termuat dalam iklan, sebagian besar adalah para intelektual dan aktivis civil society. Dalam perspektif liberal, konsep civil society yang merupakan koreksi terhadap pandangan liberal ortodoks, meletakkan civil society sebagai penyeimbang antara masyarakat pasar/pengusaha dan negara.
Apabila kita melihatnya sebagai sebuah segitiga, pada sebuah sudut segitiga ada negara dengan seluruh perangkatnya, yaitu pemerintah, badan legislatif, dan sebagainya. Di sudut kedua ada pelaku usaha dan masyarakat pasar. Di sudut ketiga ada civil society yang melakukan aktivitas sebagai penyeimbang dan berpandangan kritis terhadap negara dan masyarakat usaha, semuanya ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak.
Civil society ini terdiri dari berbagai kelompok dan aliran, amat heterogen, tetapi posisi dan sikapnya jelas, bukan bagian dari negara dan pelaku usaha, selalu mandiri dan seharusnya tidak dapat dikooptasi, baik oleh negara maupun pengusaha. Sementara itu dalam perspektif struktural, radikal, atau marxis, kelompok ini mengorganisasi dirinya dan mewujud dalam aksi sosial kolektif, melakukan kritik keras dan melawan dominasi pasar, mencoba memperbesar peranan institusi publik, mencoba menggabungkan prinsip humanisme liberal, kebebasan liberal dengan sosialisme.
Posisi media, umumnya mirip civil society. Dalam alam demokrasi, ia harus independen. Apabila bersifat propagandis atau bagian kekuasaan, jangan heran bila media kehilangan pembaca.
Dilihat dari kedua perspektif itu, pemasangan iklan Freedom Institute amat tidak tepat, tidak terlihat kesadaran akan posisi di mana berpijak. Iklan itu memperlihatkan posisi dan lembaganya ada pada pemerintah. Mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah, sama sekali tidak menunjukkan daya kritis terhadap kebijakan pemerintah yang seharusnya diambil oleh civil society. Sebenarnya, posisi dapat lebih cantik dan kritis bila iklan memuat dan menganjurkan publik untuk mengawasi dan memonitor secara intensif pelaksanaan dana kompensasi. Atau menganjurkan dana kompensasi dipercepat dan diawasi ketat meski secara implisit langkah ini adalah dukungan terhadap kenaikan harga BBM.
Rizal Mallarangeng dalam tulisannya mengatakan, "Freedom Institute dan 36 tokoh yang namanya tercantum sebagai pendukung iklan itu tidak dikendalikan pemerintah", tetapi banyak dari kita yang tahu persis, paling tidak ada dua nama dari pendukung adalah orang pemerintah. Belum lagi bila kita bertanya, "Adakah orang pemerintah yang memberi bantuan untuk iklan?". Yang jelas, posisi yang diambil adalah pemerintah, bukan sebagai bagian civil society. Bila demikian, bukankah lebih baik membuat Kelompok Pendukung Kenaikan Harga BBM, yang ada dalam koordinasi pemerintah.
SEDIH, ketika negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, secara internal sudah mengubah pandangan liberal ortodoks menjadi neoliberal, dengan memberi peran lebih besar terhadap negara untuk mengatur masyarakatnya (intervensi negara secara terbatas) setelah resesi tahun 1930, tetapi saat berhadapan dengan dunia luar, khususnya dunia ketiga, prinsip pandangan liberal ortodoks dengan imperialisme ekonomi dan militer masih dijalankan.
Tahun 1930-an saat terjadi resesi, banyak pemikir dan intelektual merasa kapitalisme adalah sistem yang gagal dan bergerak ke perencanaan ekonomi terpusat (centrally planned economy) baru kemudian dapat bangkit dari depresi.
John Maynard Keynes muncul dengan gagasan perlunya intervensi negara secara terbatas untuk menjaga dan menyelamatkan sistem kaplitalisme dengan ekonomi pasarnya. Kapitalisme dan ekonomi pasar selamat antara lain lewat intervensi dengan memotong bunga dan meningkatkan defisit anggaran melawan resesi. Hal ini terus diperbaiki sesuai perkembangan zaman, antara lain dengan pajak progresif dan undang-undang antimonopoli, peran negara dan institusi publik diperbesar. Sayang, saat negara-negara kapitalis berhadapan dan melakukan ekspansi terhadap dunia luar, khususnya dunia ketiga, prinsip dan pandangan liberal ortodoks dengan imperialisme ekonomi yang justru digunakan. Hal inilah yang harus mendapat perhatian serius dari para ekonom dan pembuat kebijakan ekonomi kita.
IHWAL kenaikan harga BBM, saya bukan ekonom, tetapi saya bisa membaca buku, artikel dan bertanya kepada para ekonom dari kedua pihak yang juga saya kenal. Saya mendapat informasi dan analisis dari ekonom, baik yang mendukung maupun yang menolak kenaikan harga BBM. Kedua pihak mempunyai argumen dan data empiris yang masuk akal, yang semuanya dapat dibaca lewat media massa. Tidak ada kebenaran mutlak memang. Kebenaran itu relatif.
Akhirnya saya mencoba bertanya secara sederhana kepada diri sendiri, "Apakah kenaikan harga BBM menyusahkan saya yang berpenghasilan sebagai pimpinan beberapa media?" Saya menjawab sendiri "Tidak!" Lantas siapa yang menjadi susah dengan kenaikan harga BBM kini? Jawabnya pasti sopir bajaj, sopir angkutan kota, penumpang bus kota, penumpang angkutan kota, rakyat kecil yang harga kebutuhan pokoknya naik, dan mempertahankan hidup dari hari ke hari. Nanti ada dana kompensasi! Kapan? Sebulan, dua bulan lagi, sementara itu dia butuh makan hari ini! Pada saat sama kita mengetahui, banyak pejabat negara dan pengusaha yang utangnya macet. Negara ini dikenal negara terkorup di dunia dengan jumlah koruptor amat sedikit, mungkin jauh lebih sedikit dari negara paling bersih di dunia. Atau dalam kata-kata lain "negara terkorup tanpa koruptor". Belum lagi kita bicara tentang tidak efisiennya badan usaha negara, dan lain lagi yang menyebabkan kita mengurut dada. Tidak adakah jalan lain yang lebih baik?
Bung Rizal dalam bagian akhir tulisannya mengatakan, "...jika kaum penentang pengurangan subsidi BBM dapat mengorganisasikan diri, menggalang dana, dan benar-benar meyakini kebenaran gagasannya, harian Kompas pasti tidak akan keberatan jika mereka ingin memasang iklan, dua halaman penuh sekalipun".
Ini tantangan menarik. Menurut saya, jika para penentang pengurangan subsidi BBM, termasuk rakyat yang merasa sengsara dan aktivis yang menentang kenaikan harga BBM dapat mengorganisasikan, menggalang dana, dan meyakini kebenarannya, perlawanan harus dilakukan. Untuk itu tidak perlu iklan. Pemberitaan yang ditulis berbagai media secara independen yang bisa menjadi puluhan bahkan ratusan halaman, belum lagi termasuk pemberitaan media elektronik, jauh lebih bermakna dan bermartabat daripada iklan yang bersifat propagandis.
***
Amir Effendi Siregar Pengajar Jurusan Komunikasi Fisipol UGM; Sekjen Serikat Penerbit Suratkabar (SPS): KOMPAS 7 Maret 2005

Kocaknya Bangsa Kita

SIAPA bilang bangsa kita tidak kocak. Dominasi program lawak di televisi menunjukkan, bangsa kita gemar membanyol. Ketika dunia berlomba mengejar inventor hi-tech yang naik pesat, tingkat partisipasi korupsi kita-menurut koran-sudah sampai kelurahan. Kata seorang profesor, "Wong bisa dan kesempatannya cuma itu!"
Tetangga sebelah bilang, ihwal perkara miring, kita memang nomor satu. Sekian puluh tahun kita rajin memelihara wabah demam berdarah, misalnya. Kocaknya, keluarga korban demam berdarah yang tak tertolong masih ada yang tidak gusar. Padahal, rakyat Belanda yang knalpot mobilnya rusak gara-gara pemerintah membiarkan jalan jeglok saja mencak- mencak menuntut ganti rugi.
Pernah juga mendengar kisah seorang sopir taksi asal Sumatera Utara yang bergurau kepada penumpangnya berceloteh, "Kayak di Bosnia saza," ketika melintasi jalan raya berlubang di Ibu Kota, yang pajak mobilnya tertinggi di Indonesia, tetapi aspalnya sudah bagai kubangan kerbau.
Mungkin di situ enaknya (maaf) menggembala rakyat Indonesia. Selain rasa humornya tinggi, mereka susah marah, pandai tersenyum, mudah trenyuh, dan gampang menangis. Jika ada satu-dua rakyat yang terbilang vokal, tentu bukan mewarisi genetika politik bangsa kita yang cenderung memilih suka nrimo.
Namun satu hal harus diakui, bangsa kita mudah curiga, bersyak-wasangka, dan lekas tersinggung. Kata seorang sosiolog, boleh jadi karena wujud kekocakan karakter biar miskin asal sombong. Kocaknya, benci kepada orangnya, tetapi mau menerima sumbangannya.
Pernah pula menyaksikan sekian banyak penumpang bus luar kota yang sudi duduk di lantai bus padahal membayar ongkos penuh. Atau mereka tak marah diturunkan seenaknya di tengah jalan sebelum tiba ke tujuan dan mereka masih tertawa. Kita mafhum, boleh jadi karena sejak bayi bangsa kita selain rajin diajak tersenyum, juga belajar pandai tertawa.
MELIHAT gejala seperti itu seorang psikolog bilang, mungkin itu sebabnya mengapa bangsa kita tergolong tahan banting. Dari muda mereka terbiasa hidup berdampingan secara damai dengan tekanan, krisis, konflik, dan frustrasi. Daya tahan stresnya menjadi kokoh. Oleh karena itu, boleh jadi dalam menghadapi tiap kematian sia-sia, atau mati konyol anggota keluarga sekalipun, mereka terlihat masih tegar tanpa gusar.
Sejelek-jelek layanan publik yang pernah dialami, masih ada pihak yang mereka sanjung. Penderitaan dan kesusahan jelas-jelas mereka alami karena human error, masih disangka God’s decision.
Tengok mereka yang bergelantungan di bus kota tiap hari, tanpa berpendingin merayap di jalan macet, dan macetnya akibat buatan manusia dan ulah penguasa. Atau, beratnya menempuh buruknya jalan desa, tetapi mereka tabah menerima. Padahal, setelah lebih dari setengah abad merdeka, sudah selayaknya semua kesusahan itu tak mereka alami. Namun kocaknya, bagi mereka, semua itu bukan masalah. Tampaknya, dalam urusan badan, mereka boleh lelah dan letih, juga boleh nyeri, asal hati tetap ayem mereka tak mudah menjadi berang.
Asalkan tidak sengaja menusuk hati, bangsa kita enak diajak bergaul. Turis asing senang datang ke negeri kita bisa jadi salah satunya karena dalam serba kekurangan bangsa kita masih bertegur sapa dan tulus tersenyum. Sutradara film mungkin melihatnya sebagai sebuah puisi. Masih ada senyuman tulus di balik kegetiran hidup. Bagi setiap filsuf, potret itu juga sebuah kekocakan hidup.
DI negeri orang lain, warga terantuk batu saja sudah berteriak keras. Kocaknya bangsa kita, meski sudah lama terinjak, mungkin diinjak, masih saja mesem yang tidak dibuat-buat ala Mr Bean. Mesemnya menggendong ketegaran hidup. Jika sampai marah, mereka menyampaikan dengan santun.
Bangsa lain mungkin sudah menjerit, bangsa kita menahan rasa perih pedih kehidupan tanpa mengaduh. Perhatian kecil dari penguasa membuat rakyat sumringah-nya luar biasa. Apalagi jika sampai bisa membuat mereka kecukupan makan tiap hari. Kocaknya pula, bangsa kita masih sering takut kepada polisi kendati tidak bersalah. Masih tetap menaruh hormat kepada pamong, kendati proyek jalan desa dikorupsi dan sawah dibiarkan puso.
Kita ingin menyitir gejala orang-orang di negara sosialis, yang saking beratnya hidup, tanpa boleh berontak dan mengaduh sehingga yang muncul ungkapan satir dan gereget humor sebagai katarsis. Dari situ ada tangkai-tangkai humanisme yang mungkin terpetik. Kalau di sana, misalnya, tumbuh fenomena sosial "Mati Ketawa Cara Rusia", rasanya bukannya dibuat-buat bila di sini ada pula spesies hidup berbangsa dengan kekocakan karakter "Mati Ketawa Cara Indonesia".
***
Handrawan Nadesul, KOMPAS 5 Maret 2005

Gaji Anggota DPR Jadi Rp45 Juta Per Bulan

Kenaikan tunjangan untuk anggota DPR telah disetujui oleh semua fraksi dan persetujuan tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan hasil rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.
Demikian penegasan anggota BURT Hasto Kristiyanto dan Ario Bimo dari F-PDIP serta Chaerul Shaleh Rasyid dari F-KB DPR dalam konferensi pers di Gedung MPR/DPR Jakarta, Selasa, berkaitan dengan rencana kenaikan tunjangan anggota DPR. BURT telah sepakat menaikkan tunjangan untuk anggota DPR, namun gaji DPR dalam hal ini tidak mengalami kenaikan.
Dengan kenaikan yang telah disetujui di BURT DPR itu, maka gaji dan tunjangan anggota DPR yang semula sekitar Rp20 juta akan melonjak menjadi sekitar Rp45 juta per bulan per anggota.
Menurut Hasto Kristiyanto, usul kenaikan tunjangan tersebut untuk mencukupi kebutuhan yang memadai bagi anggota DPR agar bisa melakukan tugas lebih maksimal.
Selama ini, kata dia, anggota DPR tidak bisa melakukan kegiatan secara maksimal ke daerah untuk bertemu dengan konstituen mereka karena tidak memiliki anggaran.
Sementara itu Ario Bimo mengatakan, gaji dan tunjangan yang selama ini diterima anggota DPR tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan ke daerah sehingga para anggota sering harus membiayai sendiri tugasnya ke daerah.
Menurut Ario Bimo, DPR juga mengalami hambatan pada saat melakukan kunjungan kerja karena tidak memiliki anggaran yang memadai untuk membantu anggota bertugas ke daerah. "Dulu masalah biaya bisa dibantu mitra kerja, sekarang tidak bisa lagi. Bahkan untuk mengikutsertakan tim ahli dalam kunjungan kerja juga sulit karena tak ada biaya," katanya.Sedangkan Chaerul Shaleh menjelaskan, semua fraksi yang ada di BURT telah sepakat mengenai rencana kenaikan tunjangan ini. Yang masih menjadi perdebatan di BURT adalah mengenai waktu yang tepat untuk melakukan kenaikan tunjangan apakah dalam waktu dekat atau dalam beberapa bulan lagi. (MIOL 13 Juli 2005)